Berita

Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa/Repro

Politik

Bukan Pelonggaran PSBB, Kepala Bappenas Tegaskan Pemerintah Hanya Melakukan Penyesuaian

KAMIS, 21 MEI 2020 | 19:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa presiden bersama kabinetnya tengah mempersiapkan kebijakan untuk penyesuaian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kami mengutarakan hal-hal yang berkaitan dengan langkah untuk mewujudkan masyarakat yang produktif, dan aman covid 19,” ujar Suharso dalam jumpa media secara virtual, Kamis (21/5).

Suharso mengurai, World Health Organization (WHO) sempat menyatakan pandemik Covid-19 akan sulit berakhir lantaran belum ada penawarnya. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa membiarkan Indonesia tenggelam dalam keadaan sulit.


“Maka kita harus mempunyai satu kesiapan. Mengambil langkah-langkah yang tepat, terukur, dan dianggap dapat dipertanggungjawabkan, secara saintifik atas apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak kita lakukan,” paparannya.

Selain merujuk pada WHO, pihaknya juga mendiskusikan terkait wabah Covid-19 bersama para ahli epidemiologi. Termasuk mendiskusikan mengenai hitungan-hitungan yang cermat dan tepat dalam rangka menentukan kebijakan ke depan.

Pihaknya meminta masyarakat memahami keadaan saat ini, sehingga apa yang harus dilakukan oleh setiap orang baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain sesuai anjuran para ahli.

“Kita akan sampaikan terkait dengan langkah-langkah kesehatan untuk menentukan terkait pembatasan sosial. Sekali lagi bukan pelonggaran tetapi penyesuaian,” tegasnya.

Jika suatu daerah telah memenuhi syarat untuk dilakukan pengurangan PSBB, maka pemerintah akan memutuskan pengurangan PSBB. Sedangkan kalau terjadi lonjakan korban maka  pemerintah akan kembali menerapkan PSBB.

“Mari kita jaga bersama. Kalau kita melakukan penyesuaian yang bersifat melonggarkan pembatasan sosial kita jaga dengan cermat ke depan. Sehingga kehidupan itu teratur dengan baik sesuai dengan apa yang disebut dengan new normal,” pungkasnya.

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

UPDATE

Wall Street Menguat Ditopang Kebangkitan Saham Teknologi

Selasa, 10 Februari 2026 | 08:11

Pemerintah Pastikan Beras Nasional Pasok Kebutuhan Jamaah Haji 2026

Selasa, 10 Februari 2026 | 08:07

KPK Akan Panggil Lasarus dan Belasan Anggota Komisi V DPR Terkait Kasus Suap DJKA

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:49

Harga Emas Dunia Melejit, Investor Antisipasi Kebijakan The Fed 2026

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:36

Menhaj Luncurkan Program Beras Haji Nusantara

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:18

Raja Charles Siap Dukung Penyelidikan Polisi soal Hubungan Andrew dan Epstein

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:15

Prabowo Paham Cara Menangani Kritik

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:09

Saham UniCredit Melejit, Bursa Eropa Rebound ke Level Tertinggi

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:00

Suara Sumbang Ormas

Selasa, 10 Februari 2026 | 06:57

Dirut BPR Bank Salatiga Tersangka Korupsi Kredit Fiktif

Selasa, 10 Februari 2026 | 06:40

Selengkapnya