Berita

Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa/Repro

Politik

Bukan Pelonggaran PSBB, Kepala Bappenas Tegaskan Pemerintah Hanya Melakukan Penyesuaian

KAMIS, 21 MEI 2020 | 19:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa presiden bersama kabinetnya tengah mempersiapkan kebijakan untuk penyesuaian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kami mengutarakan hal-hal yang berkaitan dengan langkah untuk mewujudkan masyarakat yang produktif, dan aman covid 19,” ujar Suharso dalam jumpa media secara virtual, Kamis (21/5).

Suharso mengurai, World Health Organization (WHO) sempat menyatakan pandemik Covid-19 akan sulit berakhir lantaran belum ada penawarnya. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa membiarkan Indonesia tenggelam dalam keadaan sulit.


“Maka kita harus mempunyai satu kesiapan. Mengambil langkah-langkah yang tepat, terukur, dan dianggap dapat dipertanggungjawabkan, secara saintifik atas apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak kita lakukan,” paparannya.

Selain merujuk pada WHO, pihaknya juga mendiskusikan terkait wabah Covid-19 bersama para ahli epidemiologi. Termasuk mendiskusikan mengenai hitungan-hitungan yang cermat dan tepat dalam rangka menentukan kebijakan ke depan.

Pihaknya meminta masyarakat memahami keadaan saat ini, sehingga apa yang harus dilakukan oleh setiap orang baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain sesuai anjuran para ahli.

“Kita akan sampaikan terkait dengan langkah-langkah kesehatan untuk menentukan terkait pembatasan sosial. Sekali lagi bukan pelonggaran tetapi penyesuaian,” tegasnya.

Jika suatu daerah telah memenuhi syarat untuk dilakukan pengurangan PSBB, maka pemerintah akan memutuskan pengurangan PSBB. Sedangkan kalau terjadi lonjakan korban maka  pemerintah akan kembali menerapkan PSBB.

“Mari kita jaga bersama. Kalau kita melakukan penyesuaian yang bersifat melonggarkan pembatasan sosial kita jaga dengan cermat ke depan. Sehingga kehidupan itu teratur dengan baik sesuai dengan apa yang disebut dengan new normal,” pungkasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya