Flyer undangan rumpi hukum FH UGM/Net
Tema diskusi Rumpi Hukum Kanal Pengetahuan dan Menara Ilmu (KPMI) FH UGM yang mengartikan PSBB dengan 'Pemerintah Sukanya Basa-Basi?' dan 'Policy Setengah Basa-Basi?' direspons Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Sigit Riyanto.
Sigit menjelaskan, poster digital diskusi Rumpi Hukum itu diubah pada Selasa (19/5) menjadi 'Policy Setengah Basa-Basi?'. Hal itu dilakukan karena ada salah satu narasumber yang berhalangan hadir.
"Diubahnya kemarin karena kan itu ada pembicara yang berhalangan, sehingga ada pergantian," tutur Sigit saat dihubungi wartawan, Rabu (20/5).
Meski terjadi perubahan, ia memastikan tema diskusi tetap pada kebijakan PSBB di masa pandemik Covid-19.
"Biar lebih komunikatif karena kalau yang pertama itu sepertinya mungkin banyak yang bertanya-tanya, 'itu apa maksudnya?' Tapi sebenarnya itu biasa saja untuk memprovokasi anak-anak muda tertarik pada diskusi itu," jelasnya.
Para pembicara diskusi seperti dosen muda FH UGM dan ahli tata negara diakui objektif dan jernih terkait PSBB serta menyampaikan ulasan yang bermanfaat bagi publik. Ia juga menampik tentang dugaan adanya tekanan dari pihak luar untuk merevisi tema.
"Saya yang bertanggung jawab sebagai dekan, sudah bilang sama mereka. Kalau mau pakai diksi tema yang pertama juga enggak masalah. Mau diubah juga enggak masalah," tegasnya.
Ia menekankan bahwa diskusi tersebut rutin digelar selama beberapa bulan belakangan. Namun reaksi masyarakat terlihat berlebihan membaca tema.
"Orang-orang saja pada kagetan. Saya dapat telepon dari seluruh penjuru dunia, dari Istana juga, saya santai saja," ungkap Sigit.
