Anggota Komisi VI FPPP, Achamd Baidowi/RMOL
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Achmad Baidowi kembali menegaskan bahwa pemerintah harus meminta persetujuan Komisi VI DPR dalam rencana pemberian dukungan dana mencapai Rp 152,15 triliun kepada BUMN yang diantaranya dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).
Dukungan dana ratusan triliun itu dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Kata Awie -sapaan akrabnya-, DPR perlu mengetahui profil BUMN yang akan menerima PMN sebelum dana itu dikucurkan.
Menurut Legislator daerah pemilihan Madura, Jawa Timur ini, pembahasan dengan DPR akan membuat pemerintah lebih selektif dalam memberikan PMN.
Koordinasi itu penting untuk mencegah pemberian dana kepada BUMN yang sejak lama memang sudah bermasalah, sehingga PMN hanya akan menghambur-hamburkan uang rakyat.
“Perlu pembahasan di komisi VI DPR untuk bisa selektif dalam memberikan PMN. BUMN yang menerima PMN harus mempunyai porto folionya menjanjikan dan terdampak Covid-19. Jangan sampai PMN diberikan kepada BUMN yang memang sudah memiliki penyakit bawaan. Yakni sebelum pandemik memang sudah bermasalah,†kata Baidowi.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR ini juga menekankan bahwa pemberian dana dari modal negara sebagaimana UU 17/2003 tentang Keuangan Negara juga mengharuskan pemerintah mendapatkan persetujuan DPR.
“Penggunaan uang negara harus dipergunakan dengan benar dan dipertanggung jawabkan dengan baik,†kata Baidowi.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total dukungan untuk BUMN dalam rangka PEN ini mencapai Rp 152,15 triliun yang terdiri dari PMN sebesar Rp 25,27 triliun, pembayaran kompensasi sebesar Rp 95,23 triliun, dan talangan pemerintah atau investasi dalam bentuk modal kerja sebesar Rp 32,65 triliun.
BUMN juga mendapatkan dukungan berupa optimalisasi BUMN, pelunasan tagihan, loss limit penjaminan, penundaan dividen, penjaminan pemerintah, pembayaran talangan tanah proyek strategis nasional (PSN).
