Berita

Prof. Din Syamsuddin/Repro

Nusantara

Din Syamsuddin: Kita Husnudzon Pemerintah Mempertimbangkan Suara Ulama

RABU, 20 MEI 2020 | 17:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyikapi pertanyaan perihal upaya MUI memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal percepatan penanganan wabah virus corona (Covid-19).

“Dewan pimpinan sudah menyampaikan (kepada pemerintah), karena ada dialog termasuk dengan gugus tugas. Bahwa pikiran kita, disampaikan dan tersampaikan dan ada komunikasi,” ujar Din saat jumpa media secara virtual usai rapat pleno, Rabu (20/5).

Atas pertemuan tersebut, Din Syamsudddin berbaik sangka pemerintah akan menaruh perhatian pada masukan dari ulama Indonesia agar dapat menjadi rujukan kebijakan pemerintah.


“Kita berkhusnudzon, pemerintah juga memperhatikan, mempertimbangkan, mendengar suara ulama, dalam pengambilan keputusan selalu dirujuk misal fatwa MUI, ulama, MUI, Wantim memberikan saran dan kritik tadi kita adalah kewajiban ulama,” paparnya.

Pihaknya meminta, agar seluruh pejabat tidak memiliki perbedaan pendapat dalam mengambil suatu kebijakan yang dapat menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat dan upaya percepatan penanganan Covid-19 akan terhambat.

“Yang utama, agar pemerintah tadi bersatu padu terus konsisten, jangan ada perbedaan pendapat, di antara elemen-elemen, pejabat-pejabat pemerintah itu sendiri. Karena itu akan membawa kerusakan, kelemahan, dalam upaya kita bersama mengatasi Covid-19,” tutupnya.   

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya