Pemerintah Diminta Jangan Berwacana Tangani Covid-19, DPR: Berasumsi Itu Bahaya, Harus Berdasarkan Kajian

Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah seharusnya dilakukan kajian ilmiah dan akademik berbasis data yang komprehensif. Sebelum nantinya kebijakan tersebut dilemparkan ke masyarakat untuk diindahkan.

Termasuk soal rencana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diikuti oleh wacana the new normal agar hidup berdampingan dengan virus corona baru (Covid-19).

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (20/5).

"Jadi setiap kebijakan yang hendak dikeluarkan oleh pemerintah itu harus berdasarkan pada kajian ilmiah dan akademik. Jadi jangan berasumsi. Misalnya oh ini nanti akan longgar pada bulan sekian bulan sekian, jangan begitu. Tapi harus ada penelitian akademik yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan yang dikeluarkan itu," tegasnya.

Sebab, jika suatu kebijakan tidak didasari dengan kajian akademik yang komprehensif diyakini akan berbahaya bagi masyarakat.

Apalagi, kata Saleh Daulay, Kepala Negara kerap kali mengingatkan Menteri-menterinya untuk berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan di tengah pandemik Covid-19 seperti saat ini.  

"Ini kan yang mengatakan berhati-hati itu kan Jokowi sendiri. Jokowi akan mengatakan berhati-hati ya kan terhadap pengambilan kebijakan yang seperti itu," ucapnya.

"Itu berarti ada kesadaran juga sebetulnya. Bahwa pelanggaran yang secara tidak terukur itu bisa malah membawa dampak yang tidak baik. Apalagi kurva atau jumlah orang yang terpapar semakin hari semakin banyak begitu," demikian Saleh Daulay.