Berita

Pengamat politik, Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Kritik 3 Tokoh Bangsa Masuk Akal, Masyarakat Memang Dibuat Bingung Oleh Pemerintah

RABU, 20 MEI 2020 | 12:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kritikan sejumlah tokoh bangsa terhadap maju mundur kebijakan pemerintah soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai rasional. Sebab, faktanya memang pemerintah kerap mengeluarkan pernyataan absurd dan membingungkan masyarakat.

Diketahui, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan PSBB yang belakangan akan dilonggarkan. Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj juga meminta pemerintah tegas menerapkan PSBB.

Bahkan teranyar, mantan Wakil Presiden, M. Jusuf Kalla menyebut wacana the new normal, dan ajakan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat untuk berdamai dengan Covid-19 dinilai berbahaya karena bisa menimbulkan banyak korban.


"Kritik para tokoh bangsa pada Presiden masuk akal, karena memang masyarakat terdampak kebingungan jalannya PSBB, dan kondisi ini memudarkan kepatuhan masyarakat pada pemerintah," ujar pengamat politik, Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan redaksi, Rabu (20/5).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini mengatakan, wacana pemerintah melonggarkan PSBB sebagaimana diungkapkan para menterinya dan belakangan ditegaskan oleh Presiden bahwa belum ada pelonggaran PSBB, justru membuat masyarakat semakin bingung.

"Kritik ini lebih pada komitmen keseluruhan penanganan, tidak saja sebatas pada Presiden, tetapi juga para pemangku kepentingan yang berebut wacana," ucap Dedi Kurnia, dosen ilmu komunikasi Universitas Telkom.

Atas dasar itu, baik kebijakan PSBB maupun rencana the new normal yang disebut pemerintah memperbolehkan usia di bawah 45 tahun untuk beraktivitas kembali diyakini akan menimbulkan masalah baru.

"Selesaikan dulu wabah, baru bicara the new normal," demikian Dedi Kurnia Syah.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Sejarah Baru! Hattrick Perdana Messi Bawa Argentina Libas Aljazair dan Samai Rekor Klose

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:15

KPK Buka Peluang Kembangkan Penyidikan Kasus Bea Cukai yang Seret Nama Djaka Budi Utama

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:01

Reog Sekolah Rakyat Ponorogo Raih Penghargaan di Ajang Piala Presiden

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:34

Pemerintah Hentikan Sementara MBG Selama Libur Sekolah

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:32

Mahfud MD Nilai Dadan Hindayana Layak Dihukum Mati Jika Terbukti Korupsi

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Kembali ke Level 78 Dolar AS

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:19

Harta Wamenko Pangan Hanif Faisol Tembus Rp8,9 Miliar, Naik Tajam Sejak 2022

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:04

Bursa Asia Dibuka Merah, Kospi Pimpin Penurunan

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:52

Bayan Resources Siap Tebar Dividen Rp 8,96 Triliun dari Laba Buku 2025

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:40

Wall Street Variatif, Dow Jones Terbang Tinggi

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:23

Selengkapnya