Berita

Lambang Muhammadiyah/Net

Politik

Giliran Muhammadiyah Yang Menolak Berdamai Dengan Corona

RABU, 20 MEI 2020 | 11:41 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ajakan Presiden Joko Widodo untuk berdamai dengan virus corona baru terus menuai penolakan. Jika kemarin penolakan disuarakan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kini hal serupa disampaikan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Baca: Jokowi Ajak Rakyat Berdamai Dengan Corona, JK: Kalau Virusnya Nggak Mau Bagaimana?

Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Agus Samsudin mengurai bahwa pergerakan kasus Covid-19 di tanah air masih terus naik dari hari ke hari, belum ada tanda-tanda melandai. Untuk itu, upaya perlawanan terhadap penyebarannya harus ditingkatkan.


Menurut Agus, kebijakan untuk mengendorkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pernyataan untuk berdamai dengan virus corona di saat seperti ini bukan sikap yang tepat. Sebab, di sisi lain ada nasib para tenaga kesehatan dan warga masyarakat yang terpapar dipertaruhkan.

“Para tenaga kesehatan saat ini bertaruh nyawa menyelamatkan mereka yang terpapar Covid-19, mereka harus dijaga agar dapat bekerja dengan baik,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (20/5).

Sebagai wujud perlawanan terhadap penyebaran Covid-19, Muhammadiyah melalui jaringan strukturnya dari tingkat pusat hingga ranting terus melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan wabah Covid-19 di Indonesia.

Kebijakan penanganan Covid-19 dibuat di tingkat pimpinan pusat dan diterjemahkan dalam aksi di lapangan dengan ujung tombaknya berada di Pimpinan Cabang (PCM) dan Ranting Muhammadiyah (PRM), selain Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting PP Muhammadiyah, Ahmad Norma Permata mengatakan bahwa cabang dan ranting Muhammadiyah mempunyai peran yang penting dalam kerja-kerja penanganan wabah Covid-19.

“Merekalah yang selama ini bersentuhan langsung dengan persoalan keseharian warga dan terhubung secara horisontal dengan struktur pemerintahan kecamatan, desa sampai RT-RW,” sambungnya.

Saat ini sudah terbentuk 3.849 PCM dari 7.100 kecamatan di seluruh Indonesia dan 13.612 PRM dari 81.935 desa dengan persebaran paling banyak masih berada di Pulau Jawa. Dari jumlah tersebut terdapat 19 PCM dan 23 PRM masuk kategori unggulan.

PCM dan PRM masuk kategori unggulan menurut Ahmad Norma Permata karena memenuhi beberapa indikator antara lain pembinaan jamaah (pengajian rutin yang dikelola dengan baik, Muhammadiyah menjadi rujukan ibadah, loyalitas), manajemen organisasi, kaderisasi dan partisipasi anak muda, pemberdayaan ekonomi warga persyarikatan, memiliki AUM unggulan yang mencerminkan Muhammadiyah yang berkemajuan (kreatif, inovatif, solutif) dan daya pengaruh ke umat dan penguasaan media.

Sementara itu berdasarkan update data yang masuk, hingga pagi ini Muhammadiyah sudah mengucurkan dana total Rp. 143.458.606.000 dengan jumlah penerima manfaat 2.322.922 jiwa tersebar di 30 propinsi yang sudah membentuk struktur MCCC.

“Muhammadiyah melalui MCCC berkomitmen untuk mendukung upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi,” tutupnya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

UPDATE

Nina Agustina Tinggalkan PDIP, lalu Gabung PSI

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:10

KPK Panggil Pimpinan DPRD Madiun Ali Masngudi

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:08

Bareskrim Serahkan Rp58 Miliar ke Negara Hasil Eksekusi Aset Judol

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:53

KPK Panggil Lima Orang terkait Korupsi Pemkab Lamteng, Siapa Saja?

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:26

Dua Pengacara S&P Law Office Dipanggil KPK

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:20

Legislator PKS: Bangsa yang Kuat Mampu Produksi Kebutuhan Pokok Sendiri

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:16

Perketat Pengawasan Transportasi Mudik

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:09

Evakuasi WNI dari Iran Harus Lewati Jalur Aman dari Serangan

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:02

BPKH Gelar Anugerah Jurnalistik 2026, Total Hadiah Rp120 Juta

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:01

TNI Tangani Terorisme Jadi Ancaman Kebebasan Sipil

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:00

Selengkapnya