Iustrasi Hewan Tenggilng/Net
Demi menahan berkembangnya perdagangan ilegal satwa liar, pemerintah China menawarkan pemberian uang tunai kepada para peternak dan mendesak mereka untuk berhenti melakukan praktik itu.
Ini untuk pertama kalinya China melakukan pembelian hewan-hewan dari para peternak. Tindakan ini juga sekaligus meredam isu bahwa virus corona disebabkan karena mengonsumsi hewan-hewan itu.
Beberapa bulan ini, otoritas China melarang penjualan satwa liar untuk makanan, dengan menyebut soal risiko penyakit yang bisa menular ke manusia. Namun tetap saja, perdagangan semacam itu tergolong legal untuk tujuan lain, seperti penelitian dan obat tradisional, seperti dikutip dari AFP, Selasa (19/5).
Otoritas China juga akan menindak tegas jika ditemukan masih ada perdagangan ilegal satwa liar.
Skema kompensasi untuk membujuk para peternak agar mengembangbiakkan hewan lainnya atau beralih memproduksi teh atau obat herbal, telah disiapkan oleh otoritas Provinsi Hunan pada pekan lalu.
Otoritas setempat menawarkan uang tunai 120 Yuan (Rp 250 ribu) untuk setiap 1 kilogram ular kobra, ular derik atau ular tikus (ular pemangsa tikus). Sedangkan setiap 1 kilogram tikus bambu akan dibeli seharga 75 Yuan (Rp 156 ribu).
Sementara satu ekor civet cat, sejenis musang, dihargai 600 Yuan (Rp 1,2 juta). Hewan ini diyakini sebagai pembawa penyakit sindrom pernapasan akut parah (SARS) yang menular ke manusia dan memicu wabah sekitar dua dekade lalu.
Provinsi Jiangxi juga menyiapkan perencanaan bantuan untuk peternak agar mereka melepaskan ternak hewan langka itu.
Baik Provinsi Hunan maupun Jiangxi sama-sama berbatasan dengan Provinsi Hubei yang menjadi lokasi Wuhan, titik nol pandemi Corona di China.
Kelompok aktivis penyayang binatang, Humane Society International (HSI) menyebut Provinsi Hunan dan Jiangxi adalah provinsi peternak satwa liar terbesar. Bahkan, Jiangxi secara khusus mengalami perkembangan pesat untuk perdagangan satwa liar dalam satu dekade terakhir.
Pendapatan dari sektor peternakan satwa liar tahun 2018 lalu disebut mencapai 10 miliar Yuan (Rp 20,8 triliun).
Pakar kebijakan China pada HSI, Peter Li, menuturkan kepada bahwa rencana serupa harus diperluas ke seluruh wilayah China.
