Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti/Net
Pemerintah sebaiknya mendengar masukan dari tokoh bangsa seperti Profesor Din Syamsuddin yang menyebut bahwa program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mesti dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Demikian disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (19/5).
"Sebaiknya Pemerintah mau mendengar kritik para tokoh masyarakat dan memperbaiki kinerja dalam pemberlakuan PSBB dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan sebaik-baiknya," ujar Abdul Mu'ti.
Menurutnya, masukan dari Prof Din Syamsuddin sangat relevan mewakili apa yang dirasakan masyarakat dan umat Islam dalam menghadapi pandemik virus corona baru (Covid-19) di tanah air.
"Kalau saya pahami, konteks pernyataan Pak Din ada dua. Pertama, agar Pemerintah konsisten menegakkan aturan PSBB. Memang selama ini ada kesan, Pemerintah tidak menegakkan aturan sebagaimana mestinya. Akibat dari sikap Pemerintah tersebut masyarakat yang semula patuh berubah prilakunya," ucapnya.
Kedua, lanjut Abdul Mu'ti, Prof Din Syamsuddin justru mengajarkan kepada umat Islam agar bisa menjadi contoh teladan dalam mematuhi PSBB dan menjadi komunitas yang berperan penting dalam pencegahan penyebaran Covid-19.
"Salah satu caranya adalah mematuhi fatwa MUI dengan melaksanakan ibadah di rumah," tuturnya.
"Tidak ada yang kontroversial dalam disampaikan Pak Din," demikian Abdul Mu'ti.
Sekadar informasi, Din Syamsuddin menyarankan pemerintah untuk melaksanakan secara konsekwen peraturannya sendiri tentang PSBB, yakni dengan tidak mengizinkan kegiatan-kegiatan yang mendorong orang berkerumun di tempat-tempat umum.
Hal ini antara lain agar tidak ada anggapan bahwa pemerintah justru melanggar aturan yang dibuatnya sendiri disaat masyarakat diminta tetap dirumah masing-masing, namun beberapa penyelenggara negara mengadakan acara konser amal yang ramai diberitakan mengumpulkan banyak orang.
"Peraturan tersebut perlu dilaksanakan secara berkeadilan, jangan melarang umat Islam bershalat jamaah di masjid tapi mengizinkan orang banyak menumpuk di bandara dan tempat keramaian lain," ujar Din Syamsuddin.
Pemerintah juga diminta bersimpati dengan penderitaan rakyat yang mengalami kesusahan hidup karena menganggur sementara bantuan sembako tidak terbagi merata.
"Mengapa pada saat demikian pemerintah justru mempelopori acara seperti konser musik yang tidak memperhatikan protokol kesehatan, dan terkesan bergembira di atas penderitaan rakyat. Bukankah sebaiknya dalam keadaan penuh keprihatinan kita semua meningkatkan doa dan munajat ke hadirat Sang Pencipta, Allah SWT, sesuai dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab?" demikian Din Syamsuddin.
