Berita

Surat Fraksi PKS DPR RI untuk Kementerian ESDM dan Kementerian Kesehatan RI/Istimewa

Politik

Kirim Dua Surat Untuk Pembantu Jokowi, PKS Minta Turunkan BBM Dan Batalkan Kenaikan BPJS

SELASA, 19 MEI 2020 | 19:42 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Dua buah surat resmi dikirimkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI kepada pemerintah.

Surat pertama berupa desakan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Surat kedua berupa permintaan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada Menteri ESDM, Arifin Tasrif.

Surat tersebut dilayangkan Senin (18/5). Bagi PKS, surat tersebut semata-mata untuk merespons aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.


"Kami melaksanakan tugas DPR dan kewajiban Anggota DPR yang diperintahkan UU 17/2014 tentang MD3 untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga surat Fraksi PKS yang mewakili suara masyarakat luas ini direspon dengan bijak oleh pemerintah," kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/5).

Pembatalan kenaikan BPJS diniai rasional karena saat ini masyarakat sedang dihadapkan dengan pandemik Covid-19 yang berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat.

"Ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah membantu warganya, meringankan beban ekonomi melalui jaring pengaman sosial yang efektif dan tepat sasaran. Bukan sebaliknya, menambah berat beban ekonomi masyarakat dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan," jelas anggota Komisi I DPR ini.

Desakan untuk menurunkan harga BBM juga masuk akal karena saat ini harga minyak mentah dunia juga menurun, bahkan cenderung jeblok.

"Penurunan harga BBM sangat dinantikan masyarakat dan pelaku usaha untuk meringankan beban ekonomi di tengah wabah Covid-19. Selain itu, untuk memenuhi rasa keadilan konsumen mengingat harga minyak dunia sejak bulan Februari sudah mulai menurun," ungkap Jazuli.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Penunjukan Nanik S. Deyang Kepala MBG Sesuai Hasil Evaluasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:13

Turun Gunung Jokowi Dalam Rangka Cari Keselamatan

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:05

Gibran Ingin Birokrasi Berjalan Gesit dan Kolaboratif

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:01

Prabowo Apresiasi Peran Turki Bantu Pulangkan Sembilan WNI dari Tahanan Israel

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:56

Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Hanya Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:52

Warganet Anggap Penggeledahan Kantor BGN oleh Kejagung Drama Telenovela

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:45

Gebrakan Jampidsus Obrak-abrik Kantor BGN Patut Diacungi Jempol

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:42

Kunjungan ke Rusia, AHY Bawa Pulang Proyek PLTN Terapung hingga Kapal Cepat

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:41

DPR Dukung Kejagung Geledah BGN Usut Dugaan Korupsi MBG

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:07

Istana Respons Kabar Penangkapan Eks Kepala BGN oleh Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:06

Selengkapnya