Berita

Politisi PPP, Syaifullah Tamliha/RMOL

Politik

Ketimbang Cetak Uang Hadapi Pandemik, PPP Minta Pemerintah Beri Perhatian Lebih Pada UMKM

SELASA, 19 MEI 2020 | 19:20 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintahan Joko Widodo diminta hati-hati dalam memilih kebijakan ekonomi di tengah pandemik virus corona baru.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamlihamenyatakan jika pemerintah salah pilih kebijakan maka kondisi Indonesia bukan malah bangkit, tapi malah terpuruk lebih dalam.

“Salah satu kebijakan yang berpotensi memberikan dampak buruk adalah adanya wacana Bank Indonesia untuk mencetak uang dalam jumlah besar yaitu Rp 600 triliun. Saya sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, mewanti-wanti pemerintah agar tidak terburu-buru mencetak uang dalam jumlah besar, sebab ini sangat berbahaya bagi perekonomian nasional,” kata Syaifullah, Selasa (19/5).


Menurut Legislator yang juga anggota Badan Anggara (Banggar) ini, pencetakan uang yang berlebihan tanpa underlying berpotensi menimbulkan krisis ekonomi baru, hiper inflasi yang parah. Fakta ekonomi itu pernah terjadi di Indonesia seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 1965.

“Pada tahun 1965, pencetakan uang juga bertujuan menyelamatkan ekonomi yang tengah terpuruk, namun hal itu malah menyebabkan hiperinflasi yang sangat parah yang ujungnya berakibat kepada kejatuhan Soekarno. Hal ini harus dihindari,” pinta Politisi asal Kalimantan Selatan ini.

Syaifulah kemudian menawarkan alternatif kebijakan yang bisa diterapkan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia menghadapi wabah global Covid-19 dengan beri perhatian pada pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM).

Kata Syaifullah,  pemerintah perlu memberikan stimulus dalam bentuk modal kerja bagi UMKM, karena UMKM terbukti menjadi garda terdepan dalam meningkatkan konsumsi domestik di dalam negeri.  

“Stimulus dan pelatihan ini akan membuat UMKM bisa tetap bertahan di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mereka bisa tetap berproduksi dan memasarkan barangnya dari rumah ke rumah. Dengan cara itu pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan baik, dan ekonomi Indonesia tidak semakin terpuruk jauh,” pungkas Syaifullah.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya