Berita

Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamlihah/Net

Politik

PPP: Tidak Perlu Cetak Uang Baru Untuk Selamatkan Ekonomi Indonesia

SELASA, 19 MEI 2020 | 10:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mencetak uang baru tidak perlu dilakukan karena akan menyebabkan inflasi. Pemerintah disarankan untuk memberikan stimulus ekonomi kepada UMKM, guna menyelamatkan perekonomian bangsa.

Demikian disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamlihah dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/5).

Jelas Syaifullah Tamlihah, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19).


"Kebijakan yang diputuskan benar-benar mempunyai dampak positif untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Jika salah mengambil keputusan perekonomian Indonesia bisa terpuruk semakin dalam," ujar dia.

Menurut Syaifullah Tamlihah, salah satu kebijakan yang berpotensi memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional yakni adanya wacana Bank Indonesia untuk mencetak uang dalam jumlah besar yaitu Rp 600 triliun.

Politisi asal Kalimantan Selatan ini juga meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan terkait hal ini.

"Saya sebagai anggota Banggar mewanti-wanti pemerintah agar tidak terburu-buru mencetak uang dalam jumlah besar, sebab ini sangat berbahaya bagi perekonomian nasional. Pencetakan uang yang berlebihan tanpa underlying berpotensi munculnya krisis ekonomi baru, hiperinflasi yang parah, seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 1965," tegasnya.

Pada tahun 1965, mencetak uang juga bertujuan menyelamatkan ekonomi yang tengah terpuruk, namun hal itu malah menyebabkan hiperinflasi yang sangat parah yang ujungnya berakibat kepada kejatuhan Presiden Soekarno.

"Hal ini harus dihindari," demikian Syaifullah Tamlihah.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya