Berita

Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamlihah/Net

Politik

PPP: Tidak Perlu Cetak Uang Baru Untuk Selamatkan Ekonomi Indonesia

SELASA, 19 MEI 2020 | 10:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mencetak uang baru tidak perlu dilakukan karena akan menyebabkan inflasi. Pemerintah disarankan untuk memberikan stimulus ekonomi kepada UMKM, guna menyelamatkan perekonomian bangsa.

Demikian disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamlihah dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/5).

Jelas Syaifullah Tamlihah, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19).


"Kebijakan yang diputuskan benar-benar mempunyai dampak positif untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Jika salah mengambil keputusan perekonomian Indonesia bisa terpuruk semakin dalam," ujar dia.

Menurut Syaifullah Tamlihah, salah satu kebijakan yang berpotensi memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional yakni adanya wacana Bank Indonesia untuk mencetak uang dalam jumlah besar yaitu Rp 600 triliun.

Politisi asal Kalimantan Selatan ini juga meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan terkait hal ini.

"Saya sebagai anggota Banggar mewanti-wanti pemerintah agar tidak terburu-buru mencetak uang dalam jumlah besar, sebab ini sangat berbahaya bagi perekonomian nasional. Pencetakan uang yang berlebihan tanpa underlying berpotensi munculnya krisis ekonomi baru, hiperinflasi yang parah, seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 1965," tegasnya.

Pada tahun 1965, mencetak uang juga bertujuan menyelamatkan ekonomi yang tengah terpuruk, namun hal itu malah menyebabkan hiperinflasi yang sangat parah yang ujungnya berakibat kepada kejatuhan Presiden Soekarno.

"Hal ini harus dihindari," demikian Syaifullah Tamlihah.

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

UPDATE

Wall Street Menguat Ditopang Kebangkitan Saham Teknologi

Selasa, 10 Februari 2026 | 08:11

Pemerintah Pastikan Beras Nasional Pasok Kebutuhan Jamaah Haji 2026

Selasa, 10 Februari 2026 | 08:07

KPK Akan Panggil Lasarus dan Belasan Anggota Komisi V DPR Terkait Kasus Suap DJKA

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:49

Harga Emas Dunia Melejit, Investor Antisipasi Kebijakan The Fed 2026

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:36

Menhaj Luncurkan Program Beras Haji Nusantara

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:18

Raja Charles Siap Dukung Penyelidikan Polisi soal Hubungan Andrew dan Epstein

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:15

Prabowo Paham Cara Menangani Kritik

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:09

Saham UniCredit Melejit, Bursa Eropa Rebound ke Level Tertinggi

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:00

Suara Sumbang Ormas

Selasa, 10 Februari 2026 | 06:57

Dirut BPR Bank Salatiga Tersangka Korupsi Kredit Fiktif

Selasa, 10 Februari 2026 | 06:40

Selengkapnya