Berita

Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamlihah/Net

Politik

PPP: Tidak Perlu Cetak Uang Baru Untuk Selamatkan Ekonomi Indonesia

SELASA, 19 MEI 2020 | 10:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mencetak uang baru tidak perlu dilakukan karena akan menyebabkan inflasi. Pemerintah disarankan untuk memberikan stimulus ekonomi kepada UMKM, guna menyelamatkan perekonomian bangsa.

Demikian disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamlihah dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/5).

Jelas Syaifullah Tamlihah, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19).

"Kebijakan yang diputuskan benar-benar mempunyai dampak positif untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Jika salah mengambil keputusan perekonomian Indonesia bisa terpuruk semakin dalam," ujar dia.

Menurut Syaifullah Tamlihah, salah satu kebijakan yang berpotensi memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional yakni adanya wacana Bank Indonesia untuk mencetak uang dalam jumlah besar yaitu Rp 600 triliun.

Politisi asal Kalimantan Selatan ini juga meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan terkait hal ini.

"Saya sebagai anggota Banggar mewanti-wanti pemerintah agar tidak terburu-buru mencetak uang dalam jumlah besar, sebab ini sangat berbahaya bagi perekonomian nasional. Pencetakan uang yang berlebihan tanpa underlying berpotensi munculnya krisis ekonomi baru, hiperinflasi yang parah, seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 1965," tegasnya.

Pada tahun 1965, mencetak uang juga bertujuan menyelamatkan ekonomi yang tengah terpuruk, namun hal itu malah menyebabkan hiperinflasi yang sangat parah yang ujungnya berakibat kepada kejatuhan Presiden Soekarno.

"Hal ini harus dihindari," demikian Syaifullah Tamlihah.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya