Berita

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa/Net

Nusantara

Dana Sebesar Rp 161 M Digelontorkan Pemprov Jatim Untuk Surabaya Raya

SELASA, 19 MEI 2020 | 08:39 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Dana sebesar Rp 161.659.453.600 telah digelontorkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke tiga wilayah yaitu Surabaya, Sidoarjo dan Gresik pada Senin kemarin (18/5).

Dana diberikan bagi daerah yang telah sepekan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Surabaya Raya tahap dua.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa dana itu nantinya akan dialokasikan untuk keperluan alat pelindung diri (APD) tenaga kesehatan, bantuan sembako, dapur umum, pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), suplemen BPNT, dan Bantuan Sosial (Bansos).


“Jadi total distribusi ke wilayah Surabaya Raya sudah Rp 161,6 M,” ujar Khofifah kepada wartawan.

Detailnya, dana itu terdistribusikan ke dalam 51.100 paket APD bagi tenaga kesehatan (nakes) atau setara dengan Rp 31.961.687.500.

Sebanyak Rp 1.354.004.100 untuk keperluan operasional dapur umum dan pembagian 13.329 paket sembako (senilai Rp 178.000) ke masyarakat atau setara Rp 2.373.562.000 .

“Jika ditotal kira-kira sudah Rp 31,9 M yang sudah kita support untuk APD Surabaya Raya. Sedangkan untuk bantuan paket sembako kalau ditotal, angkanya bisa mencapai Rp 2,37 M,” imbuh orang nomor satu Jatim ini.

Ada tujuh titik dapur umum di Surabaya Raya, masing-masing satu di Gresik dan Sidoarjo serta lima titik lainnya di Surabaya.

Selain itu, bantuan Pemprov Jatim lainnya berupa bantuan pemberdayaan PKL yang hingga hari ini (17/5) telah mencapai 18.500 bungkus atau setara dengan Rp 227.500.000. Dari 18.500 bungkus tersebut, 15.000 bungkus telah didistribusikan khusus di wilayah Surabaya.

“Di setiap dapur umun ada 20 PKL yang kita berdayakan dan kita minta untuk menyiapkan 50 nasi bungkus pada saat berbuka puasa dan 50 bungkus saat  sahur,” terangnya.

Sementara untuk bantuan sosial telah disalurkan dalam suplemen BPNT berbasis kelurahan dengan total mencapai Rp 38.693.700.000 atau setara 128.979 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan Jaringan Pengaman Sosial sebesar Rp 87.000.000.000 atau setara Rp 145.000 KPM.

Anggaran bansos langsung ditransfer ke rekening kabupaten/ kota. Sementara suplemen BPNT dana langsung dikirim ke rekening KPM melalui Himpunan Bank Negara (Himbara).

“Penerima Suplemen BPNT ini diberikan top up seratus ribu kali 3 bulan. Dengan total seluruh Jatim ada 333.022 KPM, untuk kota  Surabaya 118.758 KPM, sekitar 30 persen dari total provinsi karena seluruh wilayahnya kelurahan,” demikian Gubernur Khofifah.

Populer

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya