Berita

Politisi PKS, M. Nasir Djamil/Net

Politik

Nasir Djamil: Kasus Penculikan ’98 Sulit Diungkap Jokowi Karena ....

SENIN, 18 MEI 2020 | 15:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo sempat mengumbar janji untuk dapat menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti penculikan mahasiswa Trisakti dan sejumlah aktivis HAM di tahun 1998. Namun, hingga kini janji tersebut hanya isapan jempol semata.

Politisi PKS, M. Nasir Djamil mengaku paham alasan Presiden Joko Widodo sulit mengungkap kasus ini. Sebab, pihak-pihak yang diduga menjadi pelaku penculikan justru sedang berada di dekat Jokowi.

“Problemnya menyangkut orang-orang lama yang hari ini berada di pusaran kekuasaan. Jadi orang-orang lama yang waktu itu punya kekuasaan, baik di pemerintahan maupun di militer, kan diduga terlibat dalam kasus ini, peristiwa ini,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/5).


“Nah sekarang ini kan problemnya mereka ada di pusaran kekuasaan,” sambung Nasir Djamil tanpa menjabarkan nama terduga yang dimaksud.

Menurutnya, Jokowi tetap harus menunaikan apa yang pernah dijanjikan saat debat Pilpres 2019 lalu. Terlebih janji yang terucap sempat membawa harapan tinggi bagi para pegiat HAM tanah air,

“Tapi dalam perjalanannya, dua tahun setelah beliau menjabat,  tidak ada tanda-tanda beliau menyelesaikan itu,” jelasnya.

Jika tidak memenuhi janji tersebut, sambung anggota Komisi III DPR itu, maka Jokowi akan membuat keluarga korban dan pegiat HAM yang sempat menaruh simpati menjadi kecewa.

“Menurut saya sepertinya HAM ini dianaktirikan oleh penguasa saat ini. Kenapa dianaktirikan? Ya itu tadi bisa jadi ada orang-orang masa lalu duduk di pusaran kekuasaan,” tutupnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya