Jangan Ada Penyimpangan, Dana Rp 150 Triliun Harus Mampu Bangkitkan UMKM

Anggota DPD RI Abdul Hakim menyerap aspirasi para pelaku UMKM terdampak Covid-19 dan praktisi pendidikan di SDIT Cahaya Madani Pringsewu, Lampung, Minggu (17/05).

Abdul Hakim mengatakan dirinya sedang melakukan tugas pengawasan, salah satunya yang terkait dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdampak Covid-19.

Salah satu peserta, Eko, mengatakan dirinya belum merasakan bantuan pemerintah untuk pelaku UMKM.

"Kami juga belum tahu cara atau syarat-syarat jika ingin mendapatkan bantuan, karena pelaku UMKM juga sangat terdampak, padahal kami dengar ada Rp 150 triliun yang disiapkan untuk pemulihan ekonomi," kata peserta tersebut.

Sementara peserta lain mengeluhkan ketidakjelasan waktu pandemik ini menyebabkan kegiatan sekolah ikut terhambat.

Abdul Hakim mengatakan dana yang disiapkan pemerintah untuk stimulus ekonomi memang cukup besar dan tertuang dalam Perppu No. 1/2020.

"Posisi UMKM sebagai tulang punggung perekomian nasional harus diperkuat, penggunaan dana Rp 150 triliun harus mampu membangkitkan pelaku UMKM, jangan sampai ada penyimpangan dan hanya dirasakan sebagian pengusaha saja," terangnya.

"Sosialisasi harus segera dilakukan agar pelaku UMKM tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan stimulus tersebut, kami juga sudah sampaikan hal ini ketika rapat bersama Menteri Keuangan dan Otorita Jasa Keuangan beberapa waktu lalu," kata Abdul Hakim.

Dalam acara tersebut, Abdul Hakim juga meyerahkan bantuan paket sembako.