Kritik BPJS Jadi Cara PDIP Memastikan Jokowi Loyal Ke Siapa

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai sangat sadar bahwa kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemik Covid-19 akan menggerus suara pemilih mereka.

Hal itu cukup beralasan mengingat kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang merupakan petugas partainya sendiri.

"Saya kira PDIP sebenarnya sudah berhitung dan sadar betul bahwa kebijakan kenaikan iuran BPJS bukan hanya salah, akan tetapi juga akan menggerus suara PDIP di akar rumput atau yang lebih dikenal wong cilik," ujar pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/5).

Sehingga, kata Saiful, PDIP sangat berusaha untuk menutupi kebijakan yang tidak pro terhadap pro wong cilik atau rakyat kecil dengan cara mengkritik Jokowi.

"Untuk menutupi kebobrokan itulah, maka seolah PDIP tidak setuju. Padahal itu semua bisa saja kamuflase belaka, tujuannya untuk meninabobokan masyarakat bahwa PDIP masih bersama rakyat," kata Saiful.

Bahkan, kata Saiful, sikap kritik tersebut juga merupakan suatu pembuktian bagi PDIP untuk memastikan apakah Jokowi masih loyal dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut atau lebih patuh patuh orang lain.

"Ini sebetulnya pembuktian bagi PDIP, apakah Jokowi masih loyal dengan PDIP ataukah ada pihak lain yang lebih dipatuhi Jokowi ketimbang PDIP," terang Saiful.