Berita

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam/Net

Politik

Saiful Anam: Rakyat Seperti Ramai-Ramai Disuruh Menyumbang Ke Pemerintah

SENIN, 18 MEI 2020 | 07:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemberian bantuan sosial dari Presiden Joko Widodo kepada warga yang terdampak pandemik Covid-19 dinilai sia-sia. Sebab, saat ini justru rakyat yang sedang memberi bantuan ke negara.

Bantuan itu berupa pembayaran harga BBM yang tinggi di tengah minyak dunia yang anjlok dan iuran BPJS Kesehatan yang kembali naik.

Begitu kata pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam yang heran atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan, namun di satu sisi pemerintah tak kunjung menurunkan harga BBM.


“Ini seakan ramai-ramai rakyat disuruh menyumbang ke pemerintah dengan tidak diturunkannya harga BBM. Pemerintah sama halnya bersenang-senang di atas penderitaan rakyat di tengah perekonomian terus merosot, PHK karena dampak Covid-19,"  ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/5).

Saiful pun menganggap bahwa bansos yang diberikan oleh pemerintah sia-sia karena rakyat yang justru sedangmemberikan bansos. Bahkan nilainya lumayan besar jika dikalikan dengan jumlah penduduk yang ada.

"Anehnya ini konsepnya siapa? Kok sampai hari ini pemerintah anteng saja. Ini sama halnya rakyat kecil diberikan bansos lalu dikembalikan lagi melalui harga BBM yang seharusnya sudah turun," kata Saiful.

Padahal kata Saiful, turunnya harga BBM akan sangat bermanfaat bagi rakyat. Jika harga BBM turun, maka harga kebutuhan lainnya kemungkinan besar akan turun lantaran murahnya ongkos kirim.

"Coba kalau misalnya harga BBM turun, semua tentu akhirnya akan bermanfaat kepada rakyat. Atau memang negara ingin mencekik rakyatnya dimasa sulit? Itu jangan sampai terjadi, karena rakyat yang akan jadi korban," pungkas Saiful.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya