Legislatif Kebon Sirih Minta Pemprov DKI Tak Hilangkan THR Untuk Tenaga Honorer

Wabah Covid-19 tidak dipungkiri telah menyerang sektor perekonomian, termasuk di DKI Jakarta. Wabah tersebut bahkan berdampak pada pemangkasan anggaran Pemda DKI guna dialokasikan dalam penanganan pandemik ini.

Berdasarkan informasi yang beredar, tenaga honorer di lingkungan Pemprov DKI turut terkena imbasnya. Mereka harus pasrah lantaran pada tahun ini tidak menerima tunjangan hari raya (THR). Kabar tersebut pun telah sampai kepada jajaran DPRD DKI Jakarta.

"Meskipun kondisi seperti ini, terlebih menjelang hari raya, tenaga honorer harus tetap diperhatikan,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi kepada Redaksi, Minggu (17/5).

Suhaimi melanjutkan, solusi terbaik dalam kondisi seperti ini yakni memberikan THR dalam dua tahap jika memang tidak bisa diberikan sekaligus.

“Kalau tidak bisa full dalam pemberian THR, minimal 50 persen bulan ini dan bulan depannya 50 persen, jadi tetap semangat dan para tenaga honorer memiliki harapan,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.