Berita

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi (kemeja biru)/Net

Nusantara

Ketua DPRD DKI Jamin APBD Tidak Untuk Belanja Kegiatan Non Produktif

MINGGU, 17 MEI 2020 | 08:35 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyatakan akan memperketat pengawasan pada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta agar seluruh postur anggaran harus produktif dan berdampak langsung kepada warga.

"Saya akan memastikan di pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2020 nanti tidak akan ada lagi kegiatan non-produktif," ungkap Prasetio melalui akun Twitter miliknya, Minggu (17/5).


"Seperti contoh belanja lahan yang sudah mulai dicoba untuk diusulkan sejak dinihari," sambung politisi PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, di tengah situasi pandemik Covid-19 seperti sekarang ini, semua pihak harus lebih peduli dan berempati dengan bersatu serta saling membantu.

Prasetio Edi Marsudi sebelumnya mengaku kaget karena mendapat laporan dari Komisi C mengenai masih adanya anggaran yang konsumtif.

Anggaran tersebut merupakan anggaran pembelian lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 720 miliar.

Belanja lahan tersebut adalah belanja lahan di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI, yakni pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) hutan di Wilayah DKI Jakarta. Selain itu pengadaan tanah oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya