Jubir Pemerintah: Covid-19 Berpotensi Ancam Ketertiban Masyarakat Indonesia

Dampak yang ditimbulkan pandemik virus corona baru atau Covid-19 berpotensi juga mengancam ketertiban sosial kemasyarakatan di Indonesia.

Pasalnya, Jurubicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menerangkan bahwa dampak sosial dan ekonomi sudah cukup terlihat. Yakni dengan meningkatnya jumlah pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan atau di rumahkan.

"Sudah barang tentu ini akan menimbulkan permasalahan-permasalah yang kompleks. Menimbulkan permasalahan-permasalahan bukan saja sosial, ekonomi tetapi juga memiliki potensi mengancam ketertiban," ujar Achmad Yurianto dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Matraman, Jakarta Timur, Sabtu (16/5).

Untuk mengantisipasi potensi itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk menyiapkan diri untuk hidup berdampingan dengan virus asal Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China ini.

"Sekarang harus kita mulai berubah dengan cara berpikir yang baru, dengan bersikap yang baru, kia harus tetap produktif dan aman dari covid," terang Achmad Yurianto.

Beberapa hal yang harus diperhatikan masyarakat adalah terkait pelaksanaan protokol kesehatan.

Menurut Yuri, tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah mulai memberikan kesempatan bagi masyarakat berumur 45 tahun ke bawah untuk kembali beraktivitas secara normal di luar rumah.

Selain itu, Surat Edaran 4/2020 yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 juga memberikan kesempatan bagi masyarakat dengan profesi tertentu untuk bisa mengakses transportasi umum.

"Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan sistem seperti ini, sementara virus belum bisa dihilangkan dari muka bumi, maka kita tidak akan selamat, kita tidak akan bisa bertahan dalam kondisi ini," tutur Direktur Jenderal Pencegahan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan ini.

"Hanya satu yang bisa kita lakukan. Bertahan, beradaptasi dengan pola hidup yang baru. Pola hidup dengan memegang teguh dan menjalankan secara displin semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah," demikian Achmad Yurianto.