Ekonom Universitas Indonesia, Toto Pranoto/Net
Langkah pemerintah mencairkan dana kompensasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 23/2020 kepada sejumlah BUMN dinilai sebagai terobosan untuk menggerakkan sektor prekonomian nasional di tengah pandemik Covid-19.
"PP No 23 tahun 2020 saya kira merupakan langkah terobosan supaya BUMN strategis, seperti PLN dan HK, maupun BUMN enabler sebagai penggerak ekonomi masyarakat bawah dapat terus bergerak menumbuhkan perekonomian sekaligus melayani kebutuhan hajat hidup publik," ujar ekonom Universitas Indonesia, Toto Pranoto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/5).
Langkah pemerintah mencairkan utangnya kepada BUMN dinilainya akan menjadi alternatif di tengah kondisi yang kini serba krisis. Dengan adanya dukungan tersebut, BUMN akan tetap beroperasi maksimal untuk kepentingan perusahaan maupun masyarakat secara umum.
Akan tetapi, pencairan tersebut harus benar-benar dimanfaatkan agar sejalan dengan aksi korporasi yang juga efektif dan tepat sasaran. "Perlu
monitoring saja,
spy eksekusi
corporate actions-nya tepat sasaran," ujar Toto.
Saat ini, tak dipungkiri sejumlah sektor industri turut terdampak pandemik Covid-19, terutama sektor transportasi. Pun halnya BUMN yang bergerak di bidang transportasi dan perhubungan. Baginya, pembayaran kompensasi sudah diharapkan BUMN yang selama ini menyubsidi kebutuhan publik seperti PLN dan Pertamina.
"Buat PLN dan Pertamina tentu sebagaian dana sebagai alokasi penggantian subsidi yang mereka sudah kerjakan, plus perkuatan arus kas sebagai akibat pelambatan bisnis akibat Covid (penurunan daya beli) dan aspek eksternal lain yang di luar kontrol perusahaan, seperti jatuhnya harga minyak," urai Toto.
Selain dana kompensasi, pemerintah juga memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada sejumlah industri yang paling terdampak Covid-19. PNM dialokasikan pada sejumlah BUMN infrastruktur seperti PT Hutama Karya maupun untuk pembiayaan bagi UMKM.
Hal ini dinilai Totok penting lantaran PMN bagi proyek strategis menghasilkan
multiplier effect yang akan menggerakkan perkekonomian masyarakat. Ini seperti proyek infrastruktur yang akan menyerap banyak pekerjaan bagi masyarakat.
Presiden Joko Widodo sebelumnya resmi meneken PP soal pemulihan ekonomi nasional (PEN) pascapandemik virus Covid-19. Dalam program PEN ini, perusahaan BUMN akan menerima dana kompensasi sebesar Rp 152,15 triliun.
