Pemerintah Tampak Putus Asa Hadapi Masalah BPJS Kesehatan

Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan yang diterbitkan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan dinilai sebagai bentuk keputusasaan pemerintah hadapi masalah badan penjamin kesehatan rakyat tersebut.

Ini lantaran defisit anggaran BPJS Kesehatan masih triliunan rupiah dan belum tertutupi. Sementara upaya menaikkan iuran sejak awal tahun ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Begitu kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa kepada wartawan, Jumay (15/5).

"Pada akhirnya kami membaca bahwa kenekatan presiden yang tetap menaikkan iuran BPJS melawan keputusan MA merupakan suatu bentuk kebijakan penguasa yang sudah berputus asa,” ujarnya.

Selain itu, ketua DPP Partai Gerindra tersebut juga menilai upaya ngotot menaikkan iuran memperlihatkan sosok Jokowi yang sebenarnya. Jokowi seperti menampilkan diri sebagai pemimpin yang kehilangan simpati dan empati pada rakyat.

Sebab, rakyat kini sedang kesusahan secara ekonomi sebagai dampak dari wabah virus corona menyebar.

"Padahal yang namanya pemimpin itu seharusnya menjadi tauladan bagi rakyatnya. Presiden Jokowi seharusnya memberikan contoh kepada rakyatnya untuk taat dan tunduk pada konstitusi negara," sambungnya.