Berita

Aktivis kemanusiaan, Nataliun Pigai/Net

Politik

Setelah Apresiasi AHY, Natalius Pigai Bertanya Dimana Jokowi Dan Luhut?

JUMAT, 15 MEI 2020 | 13:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aktivis kemanusiaan, Nataliun Pigai menolak keras kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Apalagi, iuran dinaikkan saat masyarakat tengah kesusahan di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19).

Natalius Pigai mengapresiasi ada partai politik dan ketua umum parpol yang bersuara lantang menolak kenaikan iuran BPJS.


"Mesti apresiasi jika ada ketum parpol yang berani bersuara ketika rakyat di tengah ancaman Covid-19, krisis ekonomi, pangan dan sosial. SBY juga punya arah pembangunan yang jelas; pro growth, pro job, dan pro poor oriented," kata mantan komisioner Komnas HAM ini di akun @NataliusPigai2, Jumat (15/5).

Natalius Pigai mengomentari pemberitaan dengan judul "Iuran BPJS Kesehatan Naik di Tengah Wabah Corona, AHY: Ibarat Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula".

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyayangkan kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Terlebih keputusan itu dikeluarkan di tengah wabah Covid-19.

Pada twit selanjutnya berselang beberapa jam, Natalius Pigai menyalahkan Jokowi dan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan terkait membludaknya calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis kemarin (14/5).

Dalam foto-foto yang beredar di media sosial, para calon penumpang tidak mengindahkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan physical distancing.

"Tidak habis pikir ketika melihat foto manusia berjubel di Bandara Soetta. Saya hanya ingin bertanya, dimana Joko Widodo dan Luhut Panjaitan? Orang Indonesia itu gampang, jika Presiden kerja rakyat ikut, jika Presiden diam rakyat bertindak. Ini tanda Presiden teledor or diam?" ujar Natalius Pigai dengan melampirkan foto penumpang membludak di Terminal II Bandara Soetta.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya