Sejumlah fasilitator yang menangani bantuan sosial menemui Walikota Mojokerto, Ning Ita, untuk meminta petunjuk terkait kendala di lapangan/RMOLJatim
Di tengah penyaluran bantuan yang masih berlangsung, sejumlah perwakilan fasilitator wadul ke Walikota Mojokerto, Ning Ita. Pasalnya masih banyak dijumpai warga yang menerima bantuan mengajukan protes karena perbedaan bantuan sosial yang didapatkan.
“Kami ke sini ingin meminta arahan terkait kondisi di lapangan kepada walikota,†kata salah satu perwakilan fasilitator, Triono, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (14/5).
Bertempat di Rumah Rakyat, Ning Ita pun menampung semua aspirasi dari para relawan yang menghadapi langsung warga terdampak.
Perbedaan bantuan yang dirasakan warga, tidak lepas dari verifikasi data agar semua warga merasakan bantuan sosial. Baik yang diberikan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah.
“Sebenarnya jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 itu banyak. Ada bantuan sembako, ada bantuan uang tunai, dan masih banyak lainnya. Namun, ada sebagian warga yang memaksa ingin menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600 ribu. Padahal, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jadi, kami mohon kepada warga untuk lebih legowo,†tegas Ning Ita.
Ning Ita juga meminta kepada warga agar tidak bertindak di luar kewajaran. Seperti merusak kendaraan para relawan atau fasilitator. Padahal mereka selama ini telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam percepatan penanganan Covid-19 agar warga terdampak segera mendapatkan bantuan sosial.
“Kami mohon, agar warga lebih mengerti. Jangan bertindak di luar kewajaran. Para fasilitator ini juga manusia biasa. Dan sistem memang memiliki kelemahan. Mohon pengertiannya,†imbuhnya.
Saat ini Pemkot Mojokerto telah menyiapkan Jaring Pengaman Sosial bagi warga terdampak Covid-19, yang diberikan sejak 15 hingga 30 April. Ada 600 tukang becak, 300 disabilitas, 369 anak yatim nonpanti, 1.264 lansia kurang mampu, dan 6.458 keluarga prasejahtera yang mendapatkannya.
Dana bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran dari pemerintah pusat. Dan 5.500 paket sembako bagi warga yang tidak mendapat bantuan ataupun yang baru mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
