Berita

Plt Ketua JMSI Lampung, Herman Batin Mangku/Istimewa

Nusantara

JMSI Lampung Dukung Adanya Insentif Ekonomi Untuk Perusahaan Pers

KAMIS, 14 MEI 2020 | 22:50 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Wacana pemberian insentif ekonomi bagi insan pers yang terdampak pandemik Covid-19 disambut positif oleh Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung.

Pemberian insentif ini bukan semata kepentingan pers, melainkan agar pers tetap kuat menjadi sarana komunikasi dalam penanggulangan penyebaran Covid-19.

“Sekarang saatnya negara mengalokasikan dana sosialisasi kebijakan, program, atau kampanye penanggulangan Covid-19, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk perusahaan pers,” ujar Plt Ketua JMSI Lampung, Herman Batin Mangku dilansir Kantor Berita RMOLLampung, Kamis (14/5).


JMSI Lampung juga menyepakati kesimpulkan konferensi Dewan Pers bersama asosiasi dan pekerja pers Indonesia yang dilakukan melalui link Zoom bertajuk “Selamatkan Warga, UMKM, Dunia Usaha, dan Pers Indonesia!", hari ini.

Herman mengurai, pihaknya sepakat mendorong negara untuk memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers cetak sebesar 20% dari harga per kilogram komoditas tersebut. Kemudian mendorong adanya subsidi biaya listrik untuk perusahaan pers sebesar 30% dari tagihan per bulan pada periode Mei-Desember 2020. Serta mendorong negara memberikan kredit berbunga rendah dan berjangka panjang melalui Bank BUMN untuk perusahaan pers.

Mendorong Negara menangguhkan kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS ketenagakerjaan selama masa pandemi Covid-19, tanpa mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh karyawan.

Mendorong pemerintah menanggung kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Kesehatan selama masa pandemi Covid-19. Kemudian mendorong negara memaksimalkan pemungutan pajak pendapatan dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia seperti antara lain Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Microsoft, dll.

Komponen atau hasil pemungutan pajak pendapatan ini dinilai penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan setara, serta layak dialokasikan untuk mengembangkan dan menyelamatkan institusi jurnalisme di negeri ini.

Konferensi yang digelar Dewan Pers diikuti asosiasi perusahaan media dan asosiasi profesi media, yakni Serikat Penerbit Pers (SPS), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Kemudian Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Forum Pemred, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) | Pewarta Foto Indonesia (PFI), Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI).

“Setelah kampanye bersama ini, kita akan melakukan pendekatan pada kementerian-kementerian yang berwenang dalam pemberian insentif ekonomi bagi pers,” kata anggota Dewan Pers, Dr Agus Sudibyo yang memimpin jalannya konferensi pers.

Konferensi pers bersama ini dihadiri Ahmad Djauhar dan Arif Zulkifli dan perwakilan-perwakilan organisasi pers antara lain Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus; Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers Pusat, H Januar P Ruswita; Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Mirza Zulhadi; Ketua Forum Pemimpin Redaksi, Kemal Gani; Sekjen SPS Pusat, Asmono Wikan; Ketua AJI, Abdul Manan, dan dua editor senior Harian Kompas, Rikard Bagun dan Ninuk Mardiana Pambudy.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya