Iuran BPJS Naik Lagi, PKS: Pil Pahit Dari Pemerintah Jelang Lebaran

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemik Covid-19 menjadi kado buruk akhir Ramadhan bagi masyarakat.

Pasalnya, pemerintah seolah menutup mata akan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak wabah Covid-19.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/5).  

"Pemerintah memberikan kado buruk dan pil pahit bagi masyarakat di momen lebaran ini," kata Netty Prasetiyani Heryawan.

Menurut Politisi PKS ini, Perpres 64/2020 yang diteken Presiden Joko Widodo itu diikuti dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan di tengah kondisi ekonomi dan psikologis masyarakat yang tidak menentu.

"Rakyat sudah gusar dengan banyaknya beban kehidupan yang ditanggung, sebut saja kenaikan tarif dasar listrik, harga BBM yang tak kunjung turun, bahkan daya beli masyarakat yang semakin menurun," sesalnya.

Lebih lanjut, Netty menyarankan, pemerintah harusnya fokus dalam penanganan kesehatan terhadap Covid-19 dengan menggunakan anggaran kesehatan yang sudah disiapkan. Bukan justru membuat beban masyarakat semakin bertambah.  

"Kebijakan kenaikan ini semakin mempersulit kehidupan masyarakat dan membuat hidup masyarakat semakin sengsara dan ambyar," pungkasnya.