Berita

Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberikan bantuan PLT-DD secara simbolis di Gedung Negara Grahadi Surabaya/Istimewa

Politik

Kawal Percepatan BLT-DD, Khofifah Ingin Warganya Terima Bantuan Sebelum Hari Raya Idul Fitri

RABU, 13 MEI 2020 | 15:16 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Percepatan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) kepada masyarakat terdampak Covid-19 terus didorong oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa agar bantuan bisa diterima sebelum hari raya Idul Fitri.

Bahkan guna menjamin percepatan, Khofifah langsung mengawal proses pencairan sejak Selasa kemarin di Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lamongan. Hari ini, pihaknya mengawal melalui video conference di Kabupaten Trenggalek, Jombang, Pasuruan, dan Mojokerto.

Pembagian BLT-DD dilakukan secara simbolis dan virtual dari Gedung Negara Grahadi Surabaya kepada perwakilan lima orang perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain penyerahan BLT-DD, Khofifah juga menyerahkan bantuan paket sembako bagi perwakilan KPM.


"Terkait penyaluran BLT-DD ini, kami sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo pada saat video conference bersama seluruh gubernur dan menteri. Pak Presiden berpesan agar BLT-DD dimaksimalkan dan dipercepat pencairannya sebelum Hari Raya Idul Fitri agar dapat dirasakan betul manfaatnya oleh para KPM untuk memenuhi kebutuhannya," kata Gubernur Khofifah, Rabu (13/5).

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, progress penyaluran BLT-DD Jatim hingga saat ini telah cair Rp 21,432 miliar dan telah diterima 35.750 KPM pada 466 desa dari 15 Kabupaten/Kota se-Jatim. Diperkirakan hari ini pencairan akan mencapai sepuluh persen.

Potensi maksimal BLT-DD Jatim mencapai Rp 2,285 triliun dan akan dibagi untuk 1.265.845 KPM di 7.724 Desa. Kini, desa yang sudah melakukan musdes penetapan KPM penerima BLT-DD sudah mencapai 3.357 desa atau sebesar 43,8 persen.

Para penerima BLT-DD adalah mereka-mereka yang terdampak oleh Covid-19, baik karena kehilangan mata pencaharian, belum terdata pada DTKS, atau memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Mereka juga bukan merupakan keluarga penerima bantuan lain dari pemerintah seperti, PKH, BNPT, Prakerja dan bansos tunai lainnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Penunjukan Nanik S. Deyang Kepala MBG Sesuai Hasil Evaluasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:13

Turun Gunung Jokowi Dalam Rangka Cari Keselamatan

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:05

Gibran Ingin Birokrasi Berjalan Gesit dan Kolaboratif

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:01

Prabowo Apresiasi Peran Turki Bantu Pulangkan Sembilan WNI dari Tahanan Israel

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:56

Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Hanya Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:52

Warganet Anggap Penggeledahan Kantor BGN oleh Kejagung Drama Telenovela

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:45

Gebrakan Jampidsus Obrak-abrik Kantor BGN Patut Diacungi Jempol

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:42

Kunjungan ke Rusia, AHY Bawa Pulang Proyek PLTN Terapung hingga Kapal Cepat

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:41

DPR Dukung Kejagung Geledah BGN Usut Dugaan Korupsi MBG

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:07

Istana Respons Kabar Penangkapan Eks Kepala BGN oleh Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:06

Selengkapnya