Berita

Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberikan bantuan PLT-DD secara simbolis di Gedung Negara Grahadi Surabaya/Istimewa

Politik

Kawal Percepatan BLT-DD, Khofifah Ingin Warganya Terima Bantuan Sebelum Hari Raya Idul Fitri

RABU, 13 MEI 2020 | 15:16 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Percepatan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) kepada masyarakat terdampak Covid-19 terus didorong oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa agar bantuan bisa diterima sebelum hari raya Idul Fitri.

Bahkan guna menjamin percepatan, Khofifah langsung mengawal proses pencairan sejak Selasa kemarin di Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lamongan. Hari ini, pihaknya mengawal melalui video conference di Kabupaten Trenggalek, Jombang, Pasuruan, dan Mojokerto.

Pembagian BLT-DD dilakukan secara simbolis dan virtual dari Gedung Negara Grahadi Surabaya kepada perwakilan lima orang perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain penyerahan BLT-DD, Khofifah juga menyerahkan bantuan paket sembako bagi perwakilan KPM.


"Terkait penyaluran BLT-DD ini, kami sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo pada saat video conference bersama seluruh gubernur dan menteri. Pak Presiden berpesan agar BLT-DD dimaksimalkan dan dipercepat pencairannya sebelum Hari Raya Idul Fitri agar dapat dirasakan betul manfaatnya oleh para KPM untuk memenuhi kebutuhannya," kata Gubernur Khofifah, Rabu (13/5).

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, progress penyaluran BLT-DD Jatim hingga saat ini telah cair Rp 21,432 miliar dan telah diterima 35.750 KPM pada 466 desa dari 15 Kabupaten/Kota se-Jatim. Diperkirakan hari ini pencairan akan mencapai sepuluh persen.

Potensi maksimal BLT-DD Jatim mencapai Rp 2,285 triliun dan akan dibagi untuk 1.265.845 KPM di 7.724 Desa. Kini, desa yang sudah melakukan musdes penetapan KPM penerima BLT-DD sudah mencapai 3.357 desa atau sebesar 43,8 persen.

Para penerima BLT-DD adalah mereka-mereka yang terdampak oleh Covid-19, baik karena kehilangan mata pencaharian, belum terdata pada DTKS, atau memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Mereka juga bukan merupakan keluarga penerima bantuan lain dari pemerintah seperti, PKH, BNPT, Prakerja dan bansos tunai lainnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya