Berita

Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberikan bantuan PLT-DD secara simbolis di Gedung Negara Grahadi Surabaya/Istimewa

Politik

Kawal Percepatan BLT-DD, Khofifah Ingin Warganya Terima Bantuan Sebelum Hari Raya Idul Fitri

RABU, 13 MEI 2020 | 15:16 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Percepatan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) kepada masyarakat terdampak Covid-19 terus didorong oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa agar bantuan bisa diterima sebelum hari raya Idul Fitri.

Bahkan guna menjamin percepatan, Khofifah langsung mengawal proses pencairan sejak Selasa kemarin di Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lamongan. Hari ini, pihaknya mengawal melalui video conference di Kabupaten Trenggalek, Jombang, Pasuruan, dan Mojokerto.

Pembagian BLT-DD dilakukan secara simbolis dan virtual dari Gedung Negara Grahadi Surabaya kepada perwakilan lima orang perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain penyerahan BLT-DD, Khofifah juga menyerahkan bantuan paket sembako bagi perwakilan KPM.


"Terkait penyaluran BLT-DD ini, kami sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo pada saat video conference bersama seluruh gubernur dan menteri. Pak Presiden berpesan agar BLT-DD dimaksimalkan dan dipercepat pencairannya sebelum Hari Raya Idul Fitri agar dapat dirasakan betul manfaatnya oleh para KPM untuk memenuhi kebutuhannya," kata Gubernur Khofifah, Rabu (13/5).

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, progress penyaluran BLT-DD Jatim hingga saat ini telah cair Rp 21,432 miliar dan telah diterima 35.750 KPM pada 466 desa dari 15 Kabupaten/Kota se-Jatim. Diperkirakan hari ini pencairan akan mencapai sepuluh persen.

Potensi maksimal BLT-DD Jatim mencapai Rp 2,285 triliun dan akan dibagi untuk 1.265.845 KPM di 7.724 Desa. Kini, desa yang sudah melakukan musdes penetapan KPM penerima BLT-DD sudah mencapai 3.357 desa atau sebesar 43,8 persen.

Para penerima BLT-DD adalah mereka-mereka yang terdampak oleh Covid-19, baik karena kehilangan mata pencaharian, belum terdata pada DTKS, atau memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Mereka juga bukan merupakan keluarga penerima bantuan lain dari pemerintah seperti, PKH, BNPT, Prakerja dan bansos tunai lainnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya