Berita

Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberikan bantuan PLT-DD secara simbolis di Gedung Negara Grahadi Surabaya/Istimewa

Politik

Kawal Percepatan BLT-DD, Khofifah Ingin Warganya Terima Bantuan Sebelum Hari Raya Idul Fitri

RABU, 13 MEI 2020 | 15:16 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Percepatan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) kepada masyarakat terdampak Covid-19 terus didorong oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa agar bantuan bisa diterima sebelum hari raya Idul Fitri.

Bahkan guna menjamin percepatan, Khofifah langsung mengawal proses pencairan sejak Selasa kemarin di Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lamongan. Hari ini, pihaknya mengawal melalui video conference di Kabupaten Trenggalek, Jombang, Pasuruan, dan Mojokerto.

Pembagian BLT-DD dilakukan secara simbolis dan virtual dari Gedung Negara Grahadi Surabaya kepada perwakilan lima orang perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain penyerahan BLT-DD, Khofifah juga menyerahkan bantuan paket sembako bagi perwakilan KPM.


"Terkait penyaluran BLT-DD ini, kami sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo pada saat video conference bersama seluruh gubernur dan menteri. Pak Presiden berpesan agar BLT-DD dimaksimalkan dan dipercepat pencairannya sebelum Hari Raya Idul Fitri agar dapat dirasakan betul manfaatnya oleh para KPM untuk memenuhi kebutuhannya," kata Gubernur Khofifah, Rabu (13/5).

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, progress penyaluran BLT-DD Jatim hingga saat ini telah cair Rp 21,432 miliar dan telah diterima 35.750 KPM pada 466 desa dari 15 Kabupaten/Kota se-Jatim. Diperkirakan hari ini pencairan akan mencapai sepuluh persen.

Potensi maksimal BLT-DD Jatim mencapai Rp 2,285 triliun dan akan dibagi untuk 1.265.845 KPM di 7.724 Desa. Kini, desa yang sudah melakukan musdes penetapan KPM penerima BLT-DD sudah mencapai 3.357 desa atau sebesar 43,8 persen.

Para penerima BLT-DD adalah mereka-mereka yang terdampak oleh Covid-19, baik karena kehilangan mata pencaharian, belum terdata pada DTKS, atau memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Mereka juga bukan merupakan keluarga penerima bantuan lain dari pemerintah seperti, PKH, BNPT, Prakerja dan bansos tunai lainnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Sekjen MPR akan Evaluasi Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar 2026

Senin, 11 Mei 2026 | 18:17

UMKM Binaan Pertamina Catat Potensi Bisnis Rp10,6 Miliar di Inabuyer 2026

Senin, 11 Mei 2026 | 18:12

40 Ormas Tolak Berkas Kasus Ade Armando Cs Dilimpahkan ke Polda Metro

Senin, 11 Mei 2026 | 18:10

Bos PSI Jatim Bagus Panuntun "Puasa Bicara" Setelah 10 Jam Digarap KPK

Senin, 11 Mei 2026 | 18:09

MPR Minta Maaf soal Juri Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Bikin Gaduh

Senin, 11 Mei 2026 | 17:43

PTC Bukukan Laba Rp152,9 Miliar di Tengah Fluktuasi Industri

Senin, 11 Mei 2026 | 17:43

Warga Sitaro Minta Proses Hukum Bupati Chyntia Kalangin Berjalan Adil

Senin, 11 Mei 2026 | 17:42

Bus Terguling di Tol Sergai, Empat Penumpang Tewas

Senin, 11 Mei 2026 | 17:33

Keberanian Siswi Koreksi Juri LCC Patut Diapresiasi

Senin, 11 Mei 2026 | 17:17

Bank Mandiri Pertegas Komitmen Akselerasi UMKM Naik Kelas di Ajang Inabuyer 2026

Senin, 11 Mei 2026 | 17:14

Selengkapnya