Berita

Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberikan bantuan PLT-DD secara simbolis di Gedung Negara Grahadi Surabaya/Istimewa

Politik

Kawal Percepatan BLT-DD, Khofifah Ingin Warganya Terima Bantuan Sebelum Hari Raya Idul Fitri

RABU, 13 MEI 2020 | 15:16 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Percepatan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) kepada masyarakat terdampak Covid-19 terus didorong oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa agar bantuan bisa diterima sebelum hari raya Idul Fitri.

Bahkan guna menjamin percepatan, Khofifah langsung mengawal proses pencairan sejak Selasa kemarin di Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lamongan. Hari ini, pihaknya mengawal melalui video conference di Kabupaten Trenggalek, Jombang, Pasuruan, dan Mojokerto.

Pembagian BLT-DD dilakukan secara simbolis dan virtual dari Gedung Negara Grahadi Surabaya kepada perwakilan lima orang perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain penyerahan BLT-DD, Khofifah juga menyerahkan bantuan paket sembako bagi perwakilan KPM.

"Terkait penyaluran BLT-DD ini, kami sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo pada saat video conference bersama seluruh gubernur dan menteri. Pak Presiden berpesan agar BLT-DD dimaksimalkan dan dipercepat pencairannya sebelum Hari Raya Idul Fitri agar dapat dirasakan betul manfaatnya oleh para KPM untuk memenuhi kebutuhannya," kata Gubernur Khofifah, Rabu (13/5).

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, progress penyaluran BLT-DD Jatim hingga saat ini telah cair Rp 21,432 miliar dan telah diterima 35.750 KPM pada 466 desa dari 15 Kabupaten/Kota se-Jatim. Diperkirakan hari ini pencairan akan mencapai sepuluh persen.

Potensi maksimal BLT-DD Jatim mencapai Rp 2,285 triliun dan akan dibagi untuk 1.265.845 KPM di 7.724 Desa. Kini, desa yang sudah melakukan musdes penetapan KPM penerima BLT-DD sudah mencapai 3.357 desa atau sebesar 43,8 persen.

Para penerima BLT-DD adalah mereka-mereka yang terdampak oleh Covid-19, baik karena kehilangan mata pencaharian, belum terdata pada DTKS, atau memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Mereka juga bukan merupakan keluarga penerima bantuan lain dari pemerintah seperti, PKH, BNPT, Prakerja dan bansos tunai lainnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya