Berita

Senator Amerika Serikat dari Partai Republik, Lindsey Graham/Net

Dunia

Yakin China Bersalah, Senator AS Usulkan RUU Pertanggungjawaban Covid-19

RABU, 13 MEI 2020 | 10:48 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Senator Amerika Serikat dari Partai Republik, Lindsey Graham mengusulkan draft undang-undang yang akan akan memberikan wewenang kepada Presiden Donald Trump untuk menjatuhkan sanksi kepada China jika negeri tirai bambu tersebut gagal memberikan laporan lengkap mengenai peristiwa asal mula Covid-19.

Graham yang merupakan sekutu dekat dari Trump mengatakan yakin bahwa jika bukan karena "penipuan" yang dilakukan Partai Komunis China, virus corona tidak akan berada di AS dan menewaskan lebih dari 80.000 orang Amerika.

Ia juga menyoroti bagaimana China menolak untuk diadakannya penyelidikan terkait asal muasal virus corona baru.


"Saya yakin China tidak akan pernah bekerja sama dengan penyelidikan yang serius kecuali mereka dipaksa untuk melakukannya," ujar Graham seperti dimuat Reuters.

Graham mengatakan, "Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Covid-19" mengharuskan presiden untuk membuat sertifikasi ke Kongres dalam waktu 60 hari yang berisi bahwa China telah memberikan akuntansi pernuh dan lengkap untuk penyelidikan Covid-19 yang dipimpin AS, sekutunya, atau afiliasi PBB, seperti WHO.

RUU tersebut juga akan memerlukan sertifikasi yang menyatakan China telah menutup semua pasar basah yang dapat mengancam kesehatan manusia dan membebaskan semua pendukung pro demokrasi Hong Kong yang ditangkap setelah pandemik.

RUU itu akan memberi wewenang kepada presiden untuk menjatuhkan sejumlah sanksi. Termasuk pembekuan aset, larangan perjalanan, dan pencabutan visa, serta pembatasan pinjaman untuk bisnis China oleh lembaga-lembaga AS dan melarang perusahaan-perusahaan Cina untuk listing di bursa AS.

RUU tersebut nyatanya sudah disponsori oleh delapan Senator Republik lainnya.

Diminta mengomentari RUU tersebut, Kedutaan Besar China di Washington enggan memberikan pernyataan.

Sementara itu, Senator Demokrat, Tim Kaine mengatakan, terjadi kesalahan di China tetapi ada kebutuhan untuk melihat cerita lengkapnya dan pemerintahan Trump tidak boleh luput dari pengawasan.

"Mari kita dengarkan kisah ini terlebih dahulu dan lihat apa yang menjadi bagian dari masalah ini, untuk memperbaikinya ke depan, dan kemudian kita dapat memutuskan tentang pertanggungjawaban," katanya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya