Berita

Senator Amerika Serikat dari Partai Republik, Lindsey Graham/Net

Dunia

Yakin China Bersalah, Senator AS Usulkan RUU Pertanggungjawaban Covid-19

RABU, 13 MEI 2020 | 10:48 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Senator Amerika Serikat dari Partai Republik, Lindsey Graham mengusulkan draft undang-undang yang akan akan memberikan wewenang kepada Presiden Donald Trump untuk menjatuhkan sanksi kepada China jika negeri tirai bambu tersebut gagal memberikan laporan lengkap mengenai peristiwa asal mula Covid-19.

Graham yang merupakan sekutu dekat dari Trump mengatakan yakin bahwa jika bukan karena "penipuan" yang dilakukan Partai Komunis China, virus corona tidak akan berada di AS dan menewaskan lebih dari 80.000 orang Amerika.

Ia juga menyoroti bagaimana China menolak untuk diadakannya penyelidikan terkait asal muasal virus corona baru.


"Saya yakin China tidak akan pernah bekerja sama dengan penyelidikan yang serius kecuali mereka dipaksa untuk melakukannya," ujar Graham seperti dimuat Reuters.

Graham mengatakan, "Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Covid-19" mengharuskan presiden untuk membuat sertifikasi ke Kongres dalam waktu 60 hari yang berisi bahwa China telah memberikan akuntansi pernuh dan lengkap untuk penyelidikan Covid-19 yang dipimpin AS, sekutunya, atau afiliasi PBB, seperti WHO.

RUU tersebut juga akan memerlukan sertifikasi yang menyatakan China telah menutup semua pasar basah yang dapat mengancam kesehatan manusia dan membebaskan semua pendukung pro demokrasi Hong Kong yang ditangkap setelah pandemik.

RUU itu akan memberi wewenang kepada presiden untuk menjatuhkan sejumlah sanksi. Termasuk pembekuan aset, larangan perjalanan, dan pencabutan visa, serta pembatasan pinjaman untuk bisnis China oleh lembaga-lembaga AS dan melarang perusahaan-perusahaan Cina untuk listing di bursa AS.

RUU tersebut nyatanya sudah disponsori oleh delapan Senator Republik lainnya.

Diminta mengomentari RUU tersebut, Kedutaan Besar China di Washington enggan memberikan pernyataan.

Sementara itu, Senator Demokrat, Tim Kaine mengatakan, terjadi kesalahan di China tetapi ada kebutuhan untuk melihat cerita lengkapnya dan pemerintahan Trump tidak boleh luput dari pengawasan.

"Mari kita dengarkan kisah ini terlebih dahulu dan lihat apa yang menjadi bagian dari masalah ini, untuk memperbaikinya ke depan, dan kemudian kita dapat memutuskan tentang pertanggungjawaban," katanya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya