Berita

Fahira Idris/Net

Politik

Fahira Tegaskan, PSBB Jangan Dilonggarkan Bila Ingin Kurva Covid-19 Turun

SELASA, 12 MEI 2020 | 14:57 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang mengizinkan kelompok usia muda beraktivitas kembali di tengah pandemik virus corona (Covid-19) mendapat sorotan banyak pihak. Sebab hal itu riskan dengan penyebaran wabah di tengah target pemerintah menurunkan kurva kasus postif bulan Mei 2020.

Padahal menurut anggota DPD RI, Fahira Idris, pemerintah harus konsisten menjalankan strategi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) agar benar-benar menurunkan kasus corona secara signifikan.

“Saya memahami kondisi saat ini tidak mudah, terutama dari sisi ekonomi sehingga ada rencana pelonggaran. Namun memasuki minggu kedua Mei, kurva kasus positif corona belum turun. Harusnya jangan ada celah pelonggaran apa pun dan dengan alasan apa pun,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Selasa (12/5).


Fahira menegaskan bahwa ekonomi akan terus terganggu selama pandemik Covid-19 ini masih terus membayangi. Oleh karena itu, yang harus lebih dulu fokus disasar adalah menghilangkan kasus posotif corona agar aktivitas ekonomi bisa kembali ditata dan berdenyut kencang.

Pelonggaran kelompok usia muda untuk beraktivitas kembali, dipastikan juga akan berpengaruh kepada pelonggaran bidang yang lain, misalnya transportasi umum yang pasti akan kembali ramai.

“Saya harap gugus tugas meninjau kembali rencana ini (mengizinkan kelompok usia muda beraktivitas kembali). Insya Allah bulan-bulan ke depan kasus positif akan turun drastis dan berbagai pelonggaran bisa mulai dilakukan. Namun, tentunya (pelonggaran) bukan sekarang,” pungkas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya