Gde Siriana: PSBB Tidak Bisa Dilonggarkan Tanpa Ada Ukuran Yang Jelas

Pemerintah sedang memikirkan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), seiring banyaknya keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) mengatakan, pelonggaran PSBB dianggap bisa memulihkan perekonomian nasional secara bertahap.

"Jangan lupa di semua negara dilakukan adjustment. Ada yang sudah tidak sabar karena ekonominya terpukul sangat besar kemudian mereka buru-buru membuka, habis itu mereka nyesel tutup lagi. Kan hal itu yang tidak kita inginkan," kata Sri Mulyani, Jumat (8/5).

Bagi aktivis Bandung Initiative Network, Gde Siriana Yusuf, apa yang dikatakan Sri Mulyani itu tidak sepenuhnya keliru.

"SMI benar bahwa negara lain lakukan adjustment atas lockdown. Tetapi Indonesia tidak bisa begitu saja meniru tanpa terukur," uajr Gde Siriana dalam keterangannya, Selasa (12/5).

Gde Siriana mengingatkan bahwa wacana Sri Mulyani itu harus dikaji dengan cermat. Pasalnya, Indonesia tidak sepenuhnya lockdown atau hanya menerapkan pembatasan sosial di beberapa daerah dalam waktu singkat.

Hal tersebut, kata Gde, belum termasuk perbandingan tes Covid-19 per satu juta penduduk Indonesia yang terbilang kecil.

"Indonesia menjalankan PSBB lokal (DKI Jakarta) sejak 10 April. Baru sebulan, dan lokal sifatnya. Juga tes yang dilakukan masih sangat sedikit yaitu 590 tes/1 juta penduduk," jelasnya.

Dia menyebutkan, kondisi saat ini dalam kurva Covid-19 di Indonesia masih sangat fluktuatif dan diperkirakan masih bergerak menuju puncak.

Sehingga, Gde menyarankan, supaya pelonggaran PSBB dapat benar-benar didalami. Jangan sampai menjadi bom waktu yang lebih membayakan di kemudian hari.

"Jadi jangan sampai keinginan memulihkan ekonomi efektifitasnya rendah tetapi kasus corona jadi semakin lama mencapai puncaknya dan kegiatan ekonomi keuangan rakyat ini selama berhenti kan seharusnya jadi tanggung jawab pemerintah," pungkasnya.