Gde Siriana: Pengkajian Pelonggaran Atau Pencabutan PSBB Harus Libatkan Pemda

Wacana pelonggaran pembatsan sosial berskala besar (PSBB) tidak bisa serta merta dilakukan pemerintah pusat saja.

Aktivis Bandung Initiative Network, Gde Siriana Yususf menyebutkan bahwa PSBB dilakukan berdasarkan usulan dan alasan yang diajukan pemerintah daerah.

"Jika penetapan PSBB saja berdasarkan usulan daerah, maka seharusnya Menkes juga memperhatikan usulan kelonggaran atau pencabutan PSBB," kata Gde Siriana dalam keterangannya, Selasa (12/5).

Kata Gde, meskipun kewenangan pencabutan PSBB dijelaskan dalam Permenkes 9/2020 pasal 10 ada ditangan Menteri Kesehatan. Hal itu bukan berarti Pemda tidak perlu diikutsertakan dalam penetapan pencabutan atau pelonggaran PSBB.

"Pemda sebagai pelaksana PSBB, tentunya juga harus ditanya bagaimana kesiapan dari sisi Pemda saat dilakukan pelonggaran atau pencabutan PSBB," pungkasnya.