Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net

Politik

Logika Pemerintah Ngotot Datangkan TKA China Aneh Dan Terbalik-balik

SENIN, 11 MEI 2020 | 10:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah telah membuat masyarakat geleng-geleng kepala atas polemik rencana kedatangan 500  Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di kawasan Sulawesi Tenggara (Sultra). Pemerintah menyebut kedatangan mereka sangat dibutuhkan mulai Juli tahun ini

Rencana yang sempat diumbar Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan itu dirasa aneh. Pasalnya, di tengah kondisi paceklik akibat dampak Covid-19 yang imbasnya ribuan masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan atau di-PHK, pemerintah malah mendatangkan pekerja dari negara asing.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (11/5).


"Alangkah mulia dan hebatnya bangsa ini. Rakyat ini sedang susah. Sudah banyak yang di-PHK, tak ada kerja, lalu pemerintah mendatangkan TKA asal China? Logika aneh dan terbalik-balik," kata Ujang Komarudin.

Pengamat politik jebolan Universitas Indonesia ini menilai, jika sampai pemerintah menerima para TKA tersebut masuk ke Indonesia, maka pemerintah akan membuat kecemburuan sosial bagi masyarakat.

Bagaimana tidak, lanjutnya, PHK yang menimpa ribuan masyarakat Indonesia ini tentu membuat masyarakat kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian.

"Rakyat banyak yang nganggur yang disebabkan PHK karena corona. Ini yang akan membuat kecemburuan. Rakyat sendiri menganggur dibiarkan, namun disaat yang sama TKA asal China dipekerjakan," sesalnya.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut rencana ratusan TKA asal China yang akan dipekerjakan di pabrik baterai di Konawe, Sultra itu baru akan dimulai Juni hingga Juli 2020 mendatang. Karena itu, dia membantah akan mendatangkan TKA asal China itu dalam waktu dekat ini.

"Nggak ada lah. Orang itu berencana minta, setahu saya, saya juga baru dengar dari media malah. Dia itu nanti baru bulan Juni-Juli baru kejadiannya," kata Luhut dalam sebuah bincang santai yang disiarkan RRI, Minggu (10/5).

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya