Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net
Pemerintah telah membuat masyarakat geleng-geleng kepala atas polemik rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di kawasan Sulawesi Tenggara (Sultra). Pemerintah menyebut kedatangan mereka sangat dibutuhkan mulai Juli tahun ini
Rencana yang sempat diumbar Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan itu dirasa aneh. Pasalnya, di tengah kondisi paceklik akibat dampak Covid-19 yang imbasnya ribuan masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan atau di-PHK, pemerintah malah mendatangkan pekerja dari negara asing.
Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (11/5).
"Alangkah mulia dan hebatnya bangsa ini. Rakyat ini sedang susah. Sudah banyak yang di-PHK, tak ada kerja, lalu pemerintah mendatangkan TKA asal China? Logika aneh dan terbalik-balik," kata Ujang Komarudin.
Pengamat politik jebolan Universitas Indonesia ini menilai, jika sampai pemerintah menerima para TKA tersebut masuk ke Indonesia, maka pemerintah akan membuat kecemburuan sosial bagi masyarakat.
Bagaimana tidak, lanjutnya, PHK yang menimpa ribuan masyarakat Indonesia ini tentu membuat masyarakat kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian.
"Rakyat banyak yang nganggur yang disebabkan PHK karena corona. Ini yang akan membuat kecemburuan. Rakyat sendiri menganggur dibiarkan, namun disaat yang sama TKA asal China dipekerjakan," sesalnya.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut rencana ratusan TKA asal China yang akan dipekerjakan di pabrik baterai di Konawe, Sultra itu baru akan dimulai Juni hingga Juli 2020 mendatang. Karena itu, dia membantah akan mendatangkan TKA asal China itu dalam waktu dekat ini.
"Nggak ada lah. Orang itu berencana minta, setahu saya, saya juga baru dengar dari media malah. Dia itu nanti baru bulan Juni-Juli baru kejadiannya," kata Luhut dalam sebuah bincang santai yang disiarkan RRI, Minggu (10/5).
