Berita

Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri saat meninjau rumah sakit darurat Wisma Atlet/Istimewa

Politik

Riset LP3ES: Pemerintah Abaikan Peringatan Ilmuan, Hingga Salah Kaprah Kelola Komunikasi Penanganan Covid-19

MINGGU, 10 MEI 2020 | 22:22 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pola komunikasi pemerintah di masa pandemik virus corona baru (Covid-19) dikritisi para pakar komunikasi.

Menurut Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, sejak awal pemerintah telah mengabaikan peringatan ilmuwan komunikasi tentang bagaimana komunikasi krisis yang baik semestinya dilakukan.

Ia menjelaskan, seharusnya pemeritnah menggunakan model komunikasi Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) yang terdiri dari, sebelum krisis (pre-crisis), awal krisis (initial event), selama krisis (maintenance), resolusi (resolution) dan evaluasi (evaluation).

Tahap sebelum krisis perlu dilakukan untuk memberikan pengetahuan awal agar publik memahami dan menyiapkan diri terhadap krisis yang dihadapi. Memasuki fase awal krisis, pemerintah perlu menyediakan informasi melalui satu pintu untuk menghindari kesimpangsiuran informasi.

Kemudian fase krisis, pemerintah perlu menyalurkan informasi mutakhir secara berkala agar masyarakat yakin krisis dapat dilalui. Namun demikian, tahapan tersebut sama sekali tidak dilakukan pemerintah.

"Ada lima ciri komunikasi pemerintah yang buruk di masa pandemik. Pertama, komunikasi pemerintah kurang responsive. Pemerintah lamban dalam merespon imbauan komunitas ilmuwan tentang kemungkinan kehadiran corona di Indonesia sejak Januari 2020," kata Wijayanto dalam diskudi bertajuk 'Biarkan ilmu pengetahuan memandu: mendorong kebijakan berbasis riset di masa pandemi', Sabtu (9/5).

Bahkan, kata dia, pemerintah seakan abai dengan protes yang sudah disuarakan sejumlah masyarakat, baik jurnalis, akademisi, wakil rakyat, hingga masyarakat sipil tentang bahaya pengabaian masuknya corona di Indonesia.

Komunikasi pemerintah juga tidak konsisten. Inkonsistensi pemerintah ini bisa dilihat dari anjuran terkait mudik, di manat terjadi perdebatan internal pemerintah tentang boleh tidaknya mudik selama pandemik.

"Komunikasi pemerintah juga kurang jernih. Ketidakjernihan muncul dari pilihan bahasa yang dipakai pemerintah yang banyak menggunakan bahasa asing yang sulit dipahami masyarakat kelas bawah di perdesasan, seperti social distancing yang berubah menjadi physical distancing, lockdown, stay at home dan sebagainya," kritiknya.

Hal lain yang dikritisi adalah informasi pemerintah kurang akurat. Terdapat perbedaan antara data yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Terakhir, kurang transparan. Sejak awal, pemerintah tampak menutup-nutupi informasi tentang corona, baik kedatangannya maupun peningkatan jumlah pasiennya," tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya