Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri saat meninjau rumah sakit darurat Wisma Atlet/Istimewa
Pola komunikasi pemerintah di masa pandemik virus corona baru (Covid-19) dikritisi para pakar komunikasi.
Menurut Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, sejak awal pemerintah telah mengabaikan peringatan ilmuwan komunikasi tentang bagaimana komunikasi krisis yang baik semestinya dilakukan.
Ia menjelaskan, seharusnya pemeritnah menggunakan model komunikasi Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) yang terdiri dari, sebelum krisis (pre-crisis), awal krisis (initial event), selama krisis (maintenance), resolusi (resolution) dan evaluasi (evaluation).
Tahap sebelum krisis perlu dilakukan untuk memberikan pengetahuan awal agar publik memahami dan menyiapkan diri terhadap krisis yang dihadapi. Memasuki fase awal krisis, pemerintah perlu menyediakan informasi melalui satu pintu untuk menghindari kesimpangsiuran informasi.
Kemudian fase krisis, pemerintah perlu menyalurkan informasi mutakhir secara berkala agar masyarakat yakin krisis dapat dilalui. Namun demikian, tahapan tersebut sama sekali tidak dilakukan pemerintah.
"Ada lima ciri komunikasi pemerintah yang buruk di masa pandemik. Pertama, komunikasi pemerintah kurang
responsive. Pemerintah lamban dalam merespon imbauan komunitas ilmuwan tentang kemungkinan kehadiran corona di Indonesia sejak Januari 2020," kata Wijayanto dalam diskudi bertajuk 'Biarkan ilmu pengetahuan memandu: mendorong kebijakan berbasis riset di masa pandemi', Sabtu (9/5).
Bahkan, kata dia, pemerintah seakan abai dengan protes yang sudah disuarakan sejumlah masyarakat, baik jurnalis, akademisi, wakil rakyat, hingga masyarakat sipil tentang bahaya pengabaian masuknya corona di Indonesia.
Komunikasi pemerintah juga tidak konsisten. Inkonsistensi pemerintah ini bisa dilihat dari anjuran terkait mudik, di manat terjadi perdebatan internal pemerintah tentang boleh tidaknya mudik selama pandemik.
"Komunikasi pemerintah juga kurang jernih. Ketidakjernihan muncul dari pilihan bahasa yang dipakai pemerintah yang banyak menggunakan bahasa asing yang sulit dipahami masyarakat kelas bawah di perdesasan, seperti
social distancing yang berubah menjadi
physical distancing,
lockdown, stay at home dan sebagainya," kritiknya.
Hal lain yang dikritisi adalah informasi pemerintah kurang akurat. Terdapat perbedaan antara data yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Terakhir, kurang transparan. Sejak awal, pemerintah tampak menutup-nutupi informasi tentang corona, baik kedatangannya maupun peningkatan jumlah pasiennya," tandasnya.
