Berita

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Net

Politik

Anies Dikeroyok Menteri Jokowi Lantaran Publik Menyukai Cara Kerjanya

MINGGU, 10 MEI 2020 | 12:59 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sejumlah menteri Presiden Joko Widodo tengah kompak melancarkan serangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui pernyataan-pernyataan kontroversial di media sosial.

Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk mendanai pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) kepada 1,1 juta warganya dan Menteri Sosial Juliari P Batubara mempermasalahkan data bansos.

Tidak cukup sampai di situ, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, juga sibuk mengulas permintaan karantina wilayah atau lockdown yang sempat digaungkan DKI Jakarta. Dia menyebut permintaan itu sebagai usulan konyol.


Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai bisa saja pemerintah pusat melakukan serangan  karena merasa tersinggung atau malu karena kalah telak dari Anies Baswedan terkait penanganan Covid-19.

"Publik sudah terlanjur menyukai cara kerja Anies dibandingkan pemerintah pusat. Apalagi aturan pemerintah pusat terkait PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berubah-ubah dan aturannya saling bertabrakan antar menteri," ungkap Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/5).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu melanjutkan bahwa  Anies mendapatkan poin positif dari rakyat sedangkan pemerintah pusat mendapat poin kurang.

Ujang turut membeberkan bahwa Pemerintah Pusat jauh ketinggalan dari Pemprov DKI dalam hal penanganan Virus Corona. Mulai dari melakukan pencegahan dengan membatasi dan menutup sejumlah akses publik hingga kebijakan bansos.

"Sampai-sampai pemerintah pusat menunggu goody back berlogo bantuan presiden, agar tak tertukar dengan bantuan dari pemprov," sindir Ujang.

Atas dasar hal tersebut, menurut Ujang wajar saja jika ada langkah-langkah untuk menjegal Anies menuju 2024 atau bisa saja pemerintah menginginkan bermain secara imbang dengan Anies.

"Atau juga ingin membalikan keadaan. Agar pemerintah pusat bisa dipandang positif oleh masyarakat terkait penanganan Corona saat ini," pungkasnya. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya