Masih Banyak Warga Keluyuran, Ketua Tim: Semoga Dilanjutkan Dengan PSBB Yang Betulan Bukan Yang Abal-abal

Data kurva kasus Covid-19 Jawa Timur masih tinggi. Angka penularan di tiga wilayah masih dianggap mengkhawatirkan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengatakan masih perlu observasi lagi untuk memutuskan apakah PSBB di Jawa Timur di perpanjang.

"Intinya kami belum bisa mengumumkan apakah PSBB akan diperpanjang atau tidak, tapi berdasarkan data ini, ada kemungkinan (diperpanjang). Kami masih perlu melakukan observasi," ujar Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim, dalam konferensi pers melalui live streaming di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (8/5).

Observasi masih perlu dilakukan, setidaknya sampai H-2 atau H-1 sebelum penerapan PSBB berakhir.

"Kami tekankan lagi, PSBB ini untuk membatasi pergerakan manusia yang harus ditahan. Maka aturan seperti penggunaan masker, cuci tangan, dan di rumah saja harus diperketat," kata Heru.

Ketua Tim Advokasi PSBB dan Survilans Covid-19 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unair, Windhu Purnomo merekomendasikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diperpanjang hingga 28 hari.

"Berdasarkan kajian, sebagian pasien yang terjangkit Covid-19 memiliki masa penularan lebih dari 14 hari," katanya, melalui live streaming Jumat malam.

Meskipun pertumbuhan pasien positif corona -19 di suatu daerah menjadi datar selama dua pekan diterapkan PSBB, bisa jadi akan muncul gelombang kedua jika pemerintah terburu-buru menghentikan kebijakan tersebut. Hal paling tepat menurutnya PSBB diperpanjang selama 14 hari, menjadi total 28 hari.

"Melihat kondisi semacam itu, PSBB memang seharusnya minimal 28 hari. Dua minggu pertama untuk evaluasi sebetulnya. Tapi dari segi penularan kasus minimal 28 hari,” ujar Windhu.

Windhu juga berharap PSBB dapat diterapkan secara tegas, sehingga jumlah pertumbuhan kasus bisa segera turun dan masyarakat tidak berlama-lama merasakan dampak Covid-19.

Untuk mensukseskan PSBB,  dibutuhkan peran dari semua pihak, termasuk masyarakat. Artinya masyarakat dituntut lebih disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan dan jaga jarak di manapun berada.

"Semoga dilanjutkan dengan PSBB yang betulan, bukan PSBB abal-abal, karena masih ada warga yang bergerak terus. Ini bisa berjalan jika masyarakat bersatu-padu,” harap Windhu.