Komite I Minta Pemerintah Perbaiki Koordinasi Antar Lembaga Dan Pemerintah Daerah

DPD RI pertanyakan lemahnya koordinasi dan pelibatan senator oleh pemerintah dalam hal pengambilan kebijakan.

Teranyar, Komite I DPD RI mempertanyakan soal keputusan pemerintah menunda Pilkada 2020 yang dirasa tidak melibatkan senator.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komite I, Agustin Teras Narang saat rapat kerja dengan Menko Polhukam, Mahfud MD, Jumat (8/5).

Bukan soal Pilkada saja yang ditunda menjadi di bulan Desember 2020. Teras Narang juga menyoroti lemahnya koordinasi antara lembaga di pemerintah pusat bahkan pemerintah daerah.

Terlebih, kata dia, Indonesia saat ini masih berjuang mengentaskan pandemik virus corona baru atau Covid-19.

“Kami di Komite I DPD RI mendesak Menko Polhukam RI mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanganan pandemik Covid-19 baik antar kementerian/lembaga ditingkat pusat maupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah”, tegasnya

Khusus Pildaka, Teras Narang menyebut penundaan yang diumumkan lewat peraturan pengganti undang-undang atau Perppu itu dibuat dengan tergesa-gesa.

"Komite I menilai tentunya pelaksanaan Pilkada di Desember 2020 kurang memperlihatkan sense of crisis dan akan mengurangi kualitas demokrasi di tingkat lokal karena dilakukan secara tergesa-gesa," pungkasnya.