Pimpinan DPRD DKI: Kalau Tujuan Sri Mulyani Jegal Anies Baswedan, Pakailah Cara Elegan

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut DKI Jakarta tidak punya anggaran bantuan sosial (bansos) kepada 1,1 juta warga menuai kecaman. Apalagi disebutkan juga bahwa Pemerintah Provinsi DKI lepas tangan dengan meminta pusat membantu menutup bantuan tersebut.  

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengecam pernyataan Sri Mulyani tersebut. Menurutnya, Pemprov DKI sudah memberi gelontoran dana ratusan miliar untuk bansos.

"Untuk pembagian bansos Pemprov DKI sudah menyiapkan anggaran Rp 700 miliar. Kalau dikatakan Gubernur Anies lepas tanggung jawab, di mana letak lepas tanggung jawabnya?" kesalnya kepada wartawan, Jumat (8/5).

M. Taufik meminta kepada pemerintah pusat untuk tak mempersoalkan adanya kesamaan data penerima bansos yang mereka miliki dengan Pemprov DKI.

Menurutnya, bansos yang datang dua kali kepada warga tidak masalah asal pekan pendistribusiannya berbeda.

“Yang salah itu kalau pembagian bansosnya dilakukan berbarengan pada hari yang sama, minggu yang sama juga," jelasnya.

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan semestinya pemerintah pusat menyatakan terima kasih kepada kepala daerah yang sigap dan tanggap menangani pandemik Covid-19 di daerah dengan baik.

"Jangan sampai ada kompetisi tidak sehat antara pemerintah pusat dengan kepala daerah," sindir Ketua Gerindra Jakarta itu.

Menurutnya tuduhan Menkeu Sri Mulyani bukan hanya tidak sejalan dengan upaya Gubernur Anies yang sejak awal tanggap dan cepat menangani Covid-19 tetapi juga menyakiti hari rakyat ibukota yang memang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

Taufik menilai pernyataan Sri Mulyani berbau politis. Dia meminta agar perseteruan politik tersebut dilakukan tanpa mengganggu perut rakyat.

“Kalau tujuannya ingin menjegal Anies Baswedan di kontestasi politik 2024, jangan gunakan cara-cara yang tidak elegan,” tutupnya.