Berita

Anggota Komisi I DPR RI fraksi PKS, Sukamta/Net

Politik

Komisi I DPR Desak Pemerintah Investigasi Penyebab Kematian 3 WNI ABK Kapal China

KAMIS, 07 MEI 2020 | 15:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta untuk melakukan investigasi menyeluruh penyebab kematian 3 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) di kapal ikan berbendera China.

Investigasi menyeluruh ini untuk melacak kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM di balik kematian 3 WNI yang kemudian dilarung ke laut oleh pihak perusahaan kapal.

Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI fraksi PKS, Sukamta, dalam keterangannya, Kamis (7/5).


"Pemerintah harus melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap masalah ini," ujar Sukamta.

Politikus PKS ini menduga ada persoalan serius di balik kematian 3 WNI tersebut. Pasalnya, ada 15 ABK WNI yang turun di Busan dan kemudian meminta bantuan kepada lembaga penegak hukum di Korea Selatan.

"Hal ini mengindikasikan ada tindakan eksploitasi yang terjadi," tekannya.

Atas dasar itu, lanjut Sukamta, ia meminta pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia di mana pun berada. Karena itu, investigasi menyeluruh dengan melibatkan interpol dan perangkat lainnya atas kasus kematian 3 WNI ABK itu menjadi sebuah keharusan bagi negara.  

"Kita perlu pastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Pihak Interpol bisa dilibatkan untuk melakukan investigasi," ucapnya.

"Jika nantinya terbukti ada unsur pelanggaran HAM terhadap para ABK dengan dieksploitasi, apalagi hingga menyebabkan kematian, pemerintah harus melayangkan nota protes kepada pemerintah China dan melakukan tuntutan hukum terhadap perusahaan kapal tersebut," demikian Sukamta.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya