PSBB, saat masuk Surabaya Warga luar kota Surabaya wajib disemprot disinfektan/RMOL
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mewacanakan rencana relaksasi pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Relaksasi PSBB yang akan dilakikan dengan tetap mengacu protokol kesehatan sesuai standart World Healt Organization (WHO).
Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai wacana yang disampaikan Mahfud MD justru akan kontraproduktif dengan upaya menekan penyebaran virus corona baru (Covid-19).
Pria yang juga Direktur Paramadina Public Policy Institue ini menjelaskan setiap daerah tentu memiliki pertimbangan sendiri dalam menetapkan kebijakan penerapan PSBB. Atas hal itu, Umam meminta pemerintah pusat tidak mengeluarkan pernyataan yang berpotensi membingungkan masyarakat.
"Pemerintah daerah tentu punya pertimbangan sendiri dalam menetapkan kebijakan yg tepat utk daerah mereka. Karena itu, semua otoritas pemerintahan, wabil khusus Menkopolhukam Pak Mahfud sebaiknya tidak mengeluarkan statemen yang berpotensi membingungkan," demikian kata Umam kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/5).
Menurut Doktor politik Universitas of Queensland ini, jika memang ada evaluasi dari penerapan PSBB lebih baik dilakukan secara internal dan tidak diumbar ke publik.
Kata Umam, proses evaluasi secara internal akan menghasilkan formula kebijakan yang tidak menimbulkan kebingungan publik.
"Pada dasarnya, wacana relaksasi PSBB justru kontraproduktif dengan skema penekanan penyebaran pandemik. Jika ada evaluasi kebijakan PSBB, hendaknya dimatangkan oleh internal pemerintahan dan hasil kebijakan bisa dijalankan agar tidak membuat kebingungan publik," tandas Umam.
