Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade/Net

Bisnis

Andre Rosiade: Kalau Himbara Jadi Penyangga Likuiditas, OJK Ngapain Dong?

RABU, 06 MEI 2020 | 21:10 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Rencana penunjukkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai penyangga bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas menuai kritik.

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade langkah tersebut kurang tepat mengingat ranah tersebut adalah milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertugas menjadi pengawas dan pengelola ekosistem industri keuangan.

Politisi Gerindra ini justru bertanya-tanya, jika peran OJK tersebut diambil alih oleh Himbara.


“Kalau Himbara yang menjadi tumpuan, kerja OJK ngapain dong? Ini kan seharusnya OJK yang melakukan, bukan Himbara sebagai bank yang diawasi oleh OJK,” tegasnya.

Andre Rosiade menolak rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa bank-bank yang mulai mengalami kesulitan likuiditas bisa melakukan mekanisme antarbank dengan bank Himbara. Langkah OJK itu dilakukan dengan alasan bank Himbara mendapatkan likuiditas yang digelontorkan dari Kementerian Keuangan melalui Bank Indonesia (BI) dalam bentuk simpanan.

Bagi anggota DPR dari Sumatera Barat itu, regulator perbankan sudah tidak punya alasan untuk tidak melakukan fungsi menangani kesulitan likuiditas beberapa bank. Ini lantaran presiden sudah membantu dengan mengeluarkan perppu.

Pelimpahan tugas sebagai penyangga likuiditas kepada Himbara, sambungnya, juga bertentangan dengan UU PPKSK dan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Jika Himbara menjadi penyangga, masih lanjut Andre Rosiade, maka fungsi kontrol dan pengawasan Himbara terhadap perbankan yang kesulitan likuiditas tersebut jadi pertanyaan.

“Jangan sampai mempertaruhkan Himbara kalau terjadi sesuatu karena harus menjalankan tugas sebagai penyangga,” terangnya.

Andre Rosiade menyarankan agar OJK menjalankan opsi untuk menggunakan uang iuran perbankan di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Apalagi saat ini saldonya sudah mencapai ratusan triliun.

“Saat ini saldo iuran perbankan mencapai sekitar Rp 128 triliun di LPS. Ini bisa untuk membantu mengatasi likuiditas beberapa bank. Toh, itu iuran perbankan memang ditujukan untuk digunakan saat terjadi krisis. Dan sekarang kan memang sedang krisis,” tutupnya.

Populer

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya