Berita

Zita Anjani/Net

Nusantara

Zita Anjani: Tidak Perlu Dipertanyakan, Masyarakat Lebih Butuh Sembako Daripada BLT Di Tengah Wabah Covid-19

RABU, 06 MEI 2020 | 13:54 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah baik pusat maupun provinsi wajib memenuhi kebutuhan masyarakatnya di tengah pandemik Covid-19.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Zita Anjani mengatakan di masa-masa sulit seperti ini, kebutuhan akan sembako menjadi prioritas yang utama.

"Di tengah wabah seperti ini, saya rasa tidak perlu di pertanyakan lagi kebutuhan prioritas warga itu apa. Sembako jadi prioritas utama," ujar Zita saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/5).


Zita mengungkapkan bahwa dirinya kurang sepakat dengan usulan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.

"Bukan karena kekurangan uang, kita menghindari terjadi hal yang tidak di inginkan, karena tunai rawan untuk di korupsi," tegasnya.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pemberian BLT Lebih banyak mudharatnya dikarenakan warga masih harus keluar untuk mencari sembako lagi.

"Akhirnya mereka tidak bisa tinggal di rumah saja dan justru mengundang keramaian," katanya.

Perlu diperbaiki dan difokuskan saat ini, lanjutnya, adalah memperbarui data penerima bantuan agar tepat sasaran.

"Warga lebih butuh itu. Mereka tidak ada yang minta uang, karena sembako mereka tidak perlu keluar rumah lagi dan lebih menjamin kesehatannya," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya