Berita

Seruan Taiwan berpartisipasi di WHO/Net

Dunia

Desak WHO, Taiwan: Jangan Biarkan Campur Tangan Politik China Hambat Perang Lawan Virus Corona

SELASA, 05 MEI 2020 | 14:42 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Hanya pemerintah Taiwan yang terpilih secara demokratis yang dapat mewakili rakyat di panggung dunia.

Demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Taiwan pada Selasa (5/5), terkait dengan seruan untuk dimasukkannya Taiwan menjadi observer di Mahkamah Kesehatan Dunia (WHA).

Pengecualian yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terhadap Taiwan telah membuat geram Taipei. Taiwan mengatakan, hal tersebut telah menciptakan celah berbahaya dalam perang melawan virus corona baru.


Pejabat hukum utama WHO, Steven Solomon, pada Senin (4/5) mengatakan, WHO mengakui Republik Rakyat China sebagai satu perwakilan sah untuk China. Sesuai dengan kebijakan PBB sejak 1971, kehadiran Taiwan adalah satu dengan China.

Menanggapi hal tersebut, jurubicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Joanne Ou mengatakan, keputusan 1971 hanya untuk menyelesaikan siapa yang mewakili China, bukan Taiwan. Itu juga tidak memberikan China kekuatan untuk mewakili Taiwan secara internasional.

"Hanya pemerintah Taiwan yang terpilih secara demokratis yang dapat mewakili 23 juta orang Taiwan di komunitas internasional," ujar Ou seperti dimuat Reuters.

Ou mengatakan, WHO harus membuang kendali pemerintah China dan membiarkan Taiwan berpartisipasi secara penuh untuk memerangi virus.

"Jangan biarkan campur tangan politik China yang tidak patut menjadi penghalang dan menghambat perjuangan bersatu dunia melawan virus," lanjutnya.

Taiwan sendiri pernah menjadi pengamat di WHA dari 2009 hingga 2016, ketika hubungan Taipei dan Beijing menghangat. Namun setelah Presiden Tsai Ing-wen berkuasa, China menghalangi partisipasi Taiwan di komunitas internasional.

Di sisi lain, Amerika Serikat sangat mendukung partisipasi Taiwan di WHA sebagai pengamat. Hal yang memicu ketegangan antara Washington dan Beijing kian memanas.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Jadi Menperin, Sarmuji Tegaskan akan Lanjutkan Rintisan Agus Gumiwang

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:23

Mengenang Warisan Luhur Pesona Batik Tulungagung di Hari Batik Nasional

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:16

Ketua KPK Ucapkan Selamat kepada Kapolri Jenderal Suyudi, Dorong Sinergi Pemberantasan Korupsi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:10

MUI: Jangan Sampai Konser “Till The Whole World Knows” Jadi Sarana Propaganda Zionisme

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:10

BEI Awasi Pergerakan Tiga Saham yang Masuk Radar UMA

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:49

KPK Ungkap Besaran Uang Silmy Karim ke Dosen UB Saat Bimbingan Doktoral

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:25

Garuda Tantang Gajah Perang di Final FIFA ASEAN Cup 2026

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:25

Emas Antam Mulai Turun Hari Ini, Intip Daftar Lengkapnya

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:14

Dua Tahun Danantara, Efisiensi BUMN Digenjot untuk Kejar Pertumbuhan

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:02

Harga Minyak Naik Lagi ke Level 102 Dolar AS

Jumat, 02 Oktober 2026 | 10:59

Selengkapnya