Berita

Abdul Kharis Almasyhari/Net

Politik

91 Juta Data Pengguna Bocor, Wakil Ketua Komisi I DPR RI: Tokopedia Harus Bertanggungjawab

SELASA, 05 MEI 2020 | 12:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kebocoran data 91 juta pengguna Tokopedia memicu rasa prihatin di masyarakat. Karena ini berarti ada banyak data pribadi masyarakat yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, meminta Tokopedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang berkewajiban memenuhi Standar Pelindungan Data Pribadi untuk bertanggungjawab atas kasus kebocoran data 91 juta penggunanya.

“Sebagaimana yang dimuat dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 dalam Bab 5 kewajiban Pengguna pasal 28 dijelaskan bahwa melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan menjadi tanggung jawab PSE, dalam hal ini Tokopedia,” jelas Kharis dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/5).


Anggota DPR dari fraksi PKS ini menambahkan, walaupun hanya sebagian data saja yang berkaitan dengan nama, email, nomor telepon yang sudah diambil peretas, Tokopedia tetap harus bertanggungjawab dalam menjaga dan menjamin para penggunanya dengan membuat sistem yang sebaik mungkin.

“Meskipun password dan informasi krusial pengguna, dikatakan Tokopedia, tetap terjaga, saya tetap menyarankan kepada pengguna Tokopedia untuk tetap mengganti password akunnya secara berkala demi keamanan. Dan Tokopedia harus memastikan enskripsi data dan keamanannya untuk dibenahi,” tegas Kharis.

Legislator asal Solo ini juga meminta Menkominfo dan BSSN untuk terus  secara serius dan menyeluruh melakukan evaluasi, penyelidikan, mitigasi teknis dan mengupdate perkembangannya kepada masyarakat dengan terbuka dan transparan.

“Menkominfo bersama BSSN bisa membantu Polri agar aktif melakukan penyelidikan dengan berlandaskan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen agar ada penegakan hukum terhadap semua pihak yang bertanggungjawab dan memastikan konsumen Indonesia tetap terlindungi data dan keamanannya,” tutup Kharis.  

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

UPDATE

Lurah Cengkareng Barat Dilaporkan ke Polisi Buntut Putusan KIP

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:36

Menteri Pigai Sebut Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:25

Prabowo Diminta Segera Bentuk Satgas Penyelundupan BBL

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:56

Segera Dibentuk Satgas Anti-Kekerasan Pesantren

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:35

Tata Kelola SDA Era Prabowo Disebut Berpihak ke Rakyat

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:10

Ribuan Bobotoh Turun ke Jalan, Purwakarta Berubah Jadi Lautan Biru

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:42

Lonjakan Gila Minyakita Rapor Merah Zulkifli Hasan

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:12

PKS Ingin Cetak Pemimpin Berbasis Iman, Bukan Sekadar Kejar Kursi

Minggu, 10 Mei 2026 | 18:32

Dalam Lindungan Aktor Digital

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:59

BNI dan Kementerian PKP Sosialisasi Kresit Perumahan di Brebes

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:34

Selengkapnya