Di KTT GNB, Jokowi Sampaikan Pentingnya Persatuan Negara Berkembang Hadapi Covid-19

Negara-negara berkembang, khususnya yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok (GNB) harus bisa meningkatkan solidaritas politik untuk melawan pandemik Covid-19.

Demikian yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam KTT GNB yang diselenggarakan secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor pada Senin malam (4/5).

"(Jika) 59 tahun lalu GNB didirikan untuk melawan "musuh bersama" imperialisme dan neokolonialisme. Saat ini "musuh bersama" kita adalah Covid-19," tegas Jokowi di hadapan para pemimpin GNB dan sejumlah pihak lainnya.

Jokowi menyampaikan, negara-negara GNB yang mayoritas adalah negara berkembang harus memperkuat solidaritas politik dan menerjemahkannya dalam kerja sama yang konkret.

Negara-negara GNB, kata Jokowi, harus memfokuskan energi dan waktu untuk menghadapi Covid-19, bukan untuk mempertajam perbedaan dan melemahkan kerja sama.

Di mana saat ini, prioritas negara berkembang adalah akses yang berkeadilan dan tepat waktu terhadap obat-obatan dan vaksin Covid-19 dengan harga yang terjangkau.

Selanjutnya, Jokowi juga menekankan pentingnya memperkuat kemitraan global bagi negara berkembang dalam hal pemenuhan komitmen bantuan kemanusiaan dan keringanan hutang.

"Kita perlu suarakan dan perjuangkan komitmen bantuan pembangunan dan kemanusiaan, keringanan utang, maupun kewajiban pembayaran utang dari official creditors dapat dialihkan untuk pembiayaan penanganan Covid-19,” ungkap Presiden.

“Ke depan, negara berkembang harus berjuang untuk memperbaiki tata kelola kesehatan global agar kita lebih siap menanganani pandemi di masa depan,” lanjutnya.

Ada pun KTT GNB irtual ini bertepatan dengan momentum Peringatan 65 Tahun Dasasila Bandung dan Perayaan 60 Tahun berdirinya GNB tersebut. Sehingga, hampir seluruh delegasi mengutip pernyataan Deklarasi Bandung.

Mendampingi Jokowi, ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

KTT tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres hingga Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom.