Berita

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono/Net

Nusantara

Ketimbang Bahan Pokok, Komisi A DPRD Sarankan Pemprov DKI Ganti Bansos Pakai Duit Tunai

SENIN, 04 MEI 2020 | 17:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sejumlah bantuan telah disalurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat miskin dan rentan miskin di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19). Namun tak dipungkiri dalam pelaksanaannya terdapat beragam kendala.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan, kendala terjadi karena minimnya suplai barang yang didapat Perumda Pasar Jaya dan mitra terkait sebagai lembaga penyalur bansos.

Atas dasar pemikiran di atas, Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI mengevaluasi pelaksanaan bansos. Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga terdampak pun bisa menjadi opsi lain guna mengantisipasi kesulitan penyaluran bansos berupa barang.


"Ada beberapa keuntungan dalam penyaluran dalam bentuk cash transfer, yakni Pemerintah Daerah terhindar dari kesulitan untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan kebutuhan pokok warga secara langsung," ujar Mujiyono melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/5).

Biaya distribusi dan pengemasan barang juga bisa dihemat sehingga berujung pada maksimalnya jumlah bantuan yang diterima. Dengan begitu, warga penerima mendapatkan kebebasan untuk menentukan prioritas kebutuhannya masing-masing selama Covid-19.

"Pemberian dalam bentuk uang tunai akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat menghidupkan perekonomian kecil di sekitar tempat tinggalnya seperti warung kecil, warung makan, dan sebagainya," tandas politisi Demokrat ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya