Gedung Kejaksaan Agung/Net
Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengeluarkan 12 produk hukum sebagai sebuah kebijakan penyesuaian terhadap kondidi tanggap pandemik Covid-19.
Produk hukum tersebut dikeluarkan untuk menyesuaikan berbagai prosedur hukum dan sistem kepegawaian di Kejaksaan Agung selama wabah Covid-19. Salah satunya, adalah pelaksanaan sidang secara daring atau online melalui sarana teleconference.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mendukung langkah Jaksa Agung mengeluarkan kebijakan peradilan melalui online sebagai terobosan inovatif.
Hal tersebut, kata dia, bermanfaat membantu masyarakat dalam mencari keadilan. Sehingga, proses hukum tetap berjalan di tengah pandemik.
“Jadi sebenarnya suatu inovasi kebijakan yang baik, karena apa? Karena di tengah pandemi Covid-19 ini proses peradilan itu tetap berjalan,†ujar Trubus kepada wartawan, Senin (4/5).
Menurut Trubus, sebagai bentuk pelayanan hukum terhadap masyarakat yang harus tetap berjalan, Kejaksaan Agung berupaya untuk tetap aktif dan melaksanakan tugas di tengah pandemik Covid-19.
“Di tengah kondisi penyebaran Covid-19 yang massif, penggunaan teknologi bisa menjadi salah satu solusi. Sebab jika persidangan tetap berjalan dengan tatap muka lansung antara terdakwa, jaksa penuntut umum, hakim, pengacara dalam satu ruangan dikhawatirkan terjadi penyebaran virus corona,†jelasnya.
Lanjutnya, jika terobosan tersebut tidak dijalakan. Maka, persidangan perkara di pengadilan akan menumpuk apabila ditunda dan yang akan mengalami kerugian masyarakat yang sedang mencari keadilan.
Dalam konteks pelayanan terhadap masyarakat, kata dia, layanan pengadilan tidak ada alasan untuk menunda-nunda pengadilan atau menunggu sampai pandemik Covid-19 selesai.
“Jika banyak perkara menumpuk tidak terproses nanti malah merugikan masyarakat sendiri, jadi konteksnya itu pelayanan publik biarkan persidangan tetap berjalan,†pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti) Kejagung, hingga pertengahan bulan April 2020 lalu, lebih dari 25.000 perkara sudah disidangkan secara daring oleh jaksa dari 410 Kejari dan cabang Kejari di seluruh Indonesia.
