Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net
Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marives) menyatakan bahwa alasan didatangkannya 500 Tenaga kerja asing (TKA) asal China karena keahlian yang belum bisa digantikan oleh tenaga kerja asli Indonesia.
Merespons pernyataan itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Kemenko Marives yang diwakili Jurubicaranya Jodi Mahardi.
Ketua PBNU bidang Ekonomi, Umarsyah meminta anak buah Luhut Binsar Pandjaitan berhati-hati dalam melontarkan pernyataan yang mewakili pemerintah. Apalagi masyarakat Sulawesi Tenggara jelas menyatakan sikap penolakan.
Umar mempertanyakan keahlian apa yang dimiliki oleh TKA China itu. Ia melihat kualitas tenaga kerja asli Indonesia sudah sangat mumpuni dalam mengelola industri yang lebih strategis daripada smelter yang ada di Sultra itu.
"Inferior benar pernyataan itu (Jubir LBP, Jodi Mahardi), Stafsus ini tidak sepatutnya bicara itu. Emangnya apa pekerjaannya? Apakah sebodoh dan serendah itu level tenaga kerja kita. Bukankah kita sudah mampu mengelola industri yang lebih strategis, yang lebih
complicated. Bahkan termasuk buruh untuk pabrik pesawat sudah ada dan siap kok, apalagi cuma smelter? kritik Umarsyah yang disampaikan ke
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/5).
Pria asal Metro Lampung itu, meminta Luhut dan anak buahnya berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Jika pernyataan tenaga lokal dianggap belum mampu maka dapat menyinggung perasaan seluruh bangsa Indonesia.
"Jadi hati-hati membuat pernyataan, ini akan memperburuk kondisi Luhut yang sedang disorot kanan kiri," demikian kata Umarsyah.
Terkait polemik rencana kedatangan 500 TKA China itu, menurut Umar solusinya sangat mudah, yakni membatalkan kedatangan TKA yang berasal dari negara pertama ditemukan virus mematikan, Corona baru (Covid-19).
"Bagi saya solusinya mudah saja, nggak usah bikin pernyataan aneh-aneh, wahid kalam (satu kata) batalkan mendatangkan TKA China itu. Pasti nanti tidak akan ada gejolak penolakan dari masyarakat Sultra ," pungkas Umarsyah.
Jubir Menko Marives, Jodi Mahardi menyatakan bahwa dari data yang dia miliki, hingga saat ini TKA China yang bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel berada di angka 709 orang. Sedangkan total jumlah tenaga kerja lokal sebanyak 11.084 orang.
Rencana kedatangan 500 TKA China ini kemudian mendapatkan penolakan dari Forkopimda dan masyarakat Sulawesi Tenggara.
Bahkan Ketua DPRD Provinsi Sultra, Abdurahman Saleh mengaku jika pemerintah pusat nekat mendatangkan ratusan TKA itu, mereka akan menggelar demo penolakan.
Forkopimda beberapa hari lalu mengaku akan mengirimkan surat resmi ke Presiden Jokowi. Dalam surat itu masyarakat Sultra memeinta Jokowi membatalkan kedatangan TKA China.
Alasan kuatnya adalah masyarakat Sultra gelisah dan khawatir karena China adalah negara pertama kasus Covid-19.
